ABNnews – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso terkait kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (17/11/2026) besok.
Sidang etik tersebut akan dipimpin langsung oleh Komjen Pol Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, sidang KKEP ini digelar sebagai bagian dari komitmen penegakan kode etik profesi di lingkungan internal Polri terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggotanya.
“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Trunoyudo dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Dalam jalannya persidangan besok, Komjen Pol Hendro Pandowo akan didampingi oleh Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi sekaligus anggota.
Trunoyudo memaparkan, dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada Irjen Eko meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta permufakatan untuk melakukan akses ilegal (illegal access).
Akses ilegal tersebut diduga dilakukan dengan memanfaatkan kewenangan di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Atas rangkaian perbuatannya, Irjen Eko disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tegas Trunoyudo.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Selain eks Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso, tiga tersangka lainnya yakni eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, serta eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.












