ABNnews – Mabes Polri akhirnya memberikan penjelasan mengenai sosok berinisial “TK” yang disebut-sebut mendapat perintah melakukan pengawasan atau surveillance dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengungkapkan bahwa sosok TK merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau brigadir jenderal (brigjen).
Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Isir menyampaikan bahwa Brigjen TK saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri atas dugaan pelanggaran kode etik profesi.
“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” imbuh Isir.
Isir menegaskan, proses pemeriksaan internal maupun penyidikan tindak pidana terkait dugaan penyadapan ilegal tersebut terus berjalan beriringan. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh fakta serta keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh.
Sebelumnya, dugaan keterlibatan sosok TK pertama kali diungkap oleh Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto saat memaparkan perkembangan kasus penyadapan ilegal dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam penjelasannya di hadapan legislator, Kapolri menyebut tersangka AS diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan dari mantan Kapolri Jenderal LSP kepada operator, tetapi juga memerintahkan TK untuk melakukan aktivitas pengawasan atau surveillance.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai Plt Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Kapolri.
Sebagai informasi, Bareskrim Polri sejauh ini telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik. Keempat tersangka yang seluruhnya merupakan perwira tinggi Polri itu adalah Jenderal LSP, AS, EH, dan SU, yang diduga menyadap sejumlah pihak mulai dari Presiden Prabowo Subianto hingga kalangan mahasiswa.
