ABnnews – Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026) hari ini.
Nasib keanggotaan hingga sanksi etik Ahrie bakal ditentukan dalam persidangan ini buntut keterlibatannya dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepastian gelaran sidang KKEP tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir.
“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap Sdr AS oleh Div Propam Polri,” ujar Isir kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Kendati demikian, Isir belum membeberkan lebih lanjut mengenai susunan jajaran Majelis KKEP Polri yang memimpin dan mengadili jalannya persidangan etik tersebut.
Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif kepolisian sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara.
Keempat jenderal yang terjerat dalam skandal ini adalah: Jenderal Listyo Sigit Prabowo Mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution: Mantan Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Eko Hadi Santoso: Mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri serta Irjen Slamet Uliandi: Mantan Kepala Divisi TIK Polri.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sangkaan pasal berlapis, yakni Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP Ayat (1) dan (2), serta Pasal 32 Ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Dari empat tersangka tersebut, tiga di antaranya termasuk Irjen Ahrie Sonta dan Jenderal Listyo Sigit saat ini telah resmi mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Sementara itu, tersangka Irjen Slamet Uliandi hingga kini belum ditahan karena alasan kondisi kesehatan.
