ABNnews – Ibu Kota Jakarta memanas seiring dengan dikerahkannya puluhan ribu pasukan TNI Angkatan Laut (TNI AL) untuk memperkuat pengamanan wilayah DKI Jakarta.
Langkah penebalan pengamanan yang melibatkan 20.980 personel ini dilakukan menyusul perkembangan situasi keamanan nasional pasca-mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pengerahan pasukan secara masif dan bertahap ini dilaksanakan berdasarkan perintah langsung dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops KSAL) Laksamana Muda TNI Yayan Sofiyan menjelaskan, pengerahan puluhan ribu personel tersebut dibagi ke dalam empat tahap.
Pasukan dihimpun dari berbagai satuan TNI AL, baik yang bersiap di wilayah Jakarta maupun luar daerah, untuk diperbantukan di bawah Kendali Operasi (BKO) Kodam Jaya.
“Mohon izin melaporkan rencana pengerahan pasukan penebalan pengamanan perkembangan situasi di wilayah DKI Jakarta,” kata Yayan di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Pengerahan tahap awal telah digulirkan sejak 2 November 2026 dengan menyiagakan 2.100 personel TNI AL wilayah Jakarta. Mereka berasal dari jajaran Korps Marinir, Komando Armada I (Koarmada I), Komando Daerah TNI AL III (Kodaeral III), serta Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil).
Pada pengerahan tahap kedua dan ketiga yang dijadwalkan Rabu (4/11/2026), TNI AL mengerahkan sebanyak 5.740 personel tambahan yang didatangkan dari luar Jakarta. Pergerakan pasukan berskala besar ini melintasi jalur darat serta jalur laut memanfaatkan armada Kapal Perang Republik Indonesia (KRI).
Yayan menegaskan, total kekuatan yang disiapkan hingga tahap keempat rampung secara keseluruhan mencapai 20.980 personel.
“Total personel yang dikerahkan dari seluruh tahapan mencapai 20.980 personel,” tegas Yayan.
Penebalan pengamanan ini difokuskan untuk mengantisipasi serta meredam segala potensi gejolak keamanan di Ibu Kota. Seluruh jajaran TNI AL dipastikan akan bekerja penuh sesuai komando operasi Kodam Jaya dan instruksi Panglima TNI.
Pergerakan besar-besaran pasukan TNI AL ini bergulir persis di tengah kegemparan publik akibat penanganan kasus penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon pejabat tinggi negara, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto.
Bareskrim Polri sendiri telah mengumumkan penetapan tiga orang tersangka dalam perkara sensitif ini, yakni berinisial LSP, ASN, dan EH. Identitas ketiganya mengarah kuat pada mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
“Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap LSP, ASN, EH,” terang Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026) malam.
Selain menjerat tiga perwira tersebut sebagai tersangka, penyidik Bareskrim Polri saat ini juga masih memeriksa intensif seorang saksi berinisial SU guna mengusut tuntas tindak pidana penyadapan dan akses ilegal tersebut.
