ABNnews – PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat sinergi layanan di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).
Langkah ini diwujudkan melalui rapat koordinasi dan evaluasi konsumsi Jenis BBM Tertentu (JBT) PT PELNI Semester I Tahun 2026 yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/10/2026).
Pertemuan penting ini dihadiri oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas beserta jajaran Komite BPH Migas, Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Chrisnawan Anditya, serta Penilik Angkutan Perairan Kementerian Perhubungan Sugeng Priyanto dan Dedi Supardi. Sementara dari pihak PELNI, hadir Direktur Utama PELNI Budi Setyawan Wijaya, Direktur Armada dan Teknik PELNI Kokok Susanto, serta jajaran Vice President.
Direktur Utama PELNI Budi Setyawan Wijaya menegaskan, ketersediaan BBM merupakan kunci utama menjaga keberlangsungan operasional armada kapal, khususnya dalam menjalankan misi penugasan pemerintah melayani masyarakat di berbagai pelosok Indonesia.
“Melalui forum ini, kami ingin memastikan kebutuhan BBM PELNI, baik untuk tahun ini maupun ke depan, dapat terpenuhi dengan baik. Terlebih PELNI akan menghadapi penambahan kapal dan rute baru yang tentunya membutuhkan dukungan dan komitmen pemenuhan BBM dari BPH Migas dan Kementerian Perhubungan,” kata Budi.
Budi menjelaskan bahwa PELNI terus memperketat tata kelola pemanfaatan BBM berbasis data yang transparan dan terukur, mulai dari tahap penerimaan, penggunaan di kapal, hingga pelaporan akhir.
“Kami terus berupaya memastikan pengelolaan BBM dilakukan secara transparan dan terukur dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap tata kelola ini dapat membangun kepercayaan antarpihak sekaligus memastikan BBM yang merupakan dukungan pemerintah dapat dimanfaatkan secara tepat guna,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan apresiasi tinggi atas sistem pengendalian dan tata kelola BBM yang diterapkan oleh PT PELNI. Menurutnya, pencatatan dan integrasi data yang diterapkan PELNI memudahkan pemantauan konsumsi BBM secara berkala.
“Kami melihat pengelolaan BBM di PELNI telah berjalan dengan sistem yang cukup baik. Setiap tahapan didukung pencatatan dan data yang terintegrasi, sehingga kebutuhan BBM masing-masing kapal dapat dihitung, dipantau, dan dievaluasi secara lebih terukur,” terang Wahyudi.
Wahyudi menekankan bahwa tata kelola BBM yang akuntabel sangat penting untuk menunjang peran vital PELNI dalam mengoneksikan antarpulau dan antarprovinsi, menggerakkan logistik, serta membuka aksesibilitas bagi daerah-daerah terpencil.
“BBM subsidi merupakan dukungan pemerintah yang pemanfaatannya perlu dikelola secara bertanggung jawab dan tepat sasaran. Untuk itu, kami mengapresiasi langkah PELNI dalam membangun pengelolaan BBM yang transparan, terukur, dan dapat dipantau,” tegas Wahyudi.
Menutup keterangannya, Budi berharap jaminan ketersediaan BBM subsidi dari sisi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas terus terjaga demi kelancaran tugas pelayanan dan pemerataan ekonomi di daerah 3TP. PELNI pun berkomitmen melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala demi menjamin efisiensi serta akuntabilitas konektivitas laut nasional.
