ABNnews – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini.
Menurutnya, tambahan dana tersebut telah tersedia dalam APBN 2026. Penguatan keuangan BPJS Kesehatan diperlukan untuk memastikan klaim dari rumah sakit dapat dibayar secara teratur.
“Kebetulan Pak Menkeu, saya, dan Pak Menko PMK, minggu lalu ya Pak Menkeu ya, dua minggu lalu sudah menyetujui pencairan dana Rp10 triliun plus Rp10 triliun, jadi totalnya Rp20 triliun tahun ini ke BPJS (Kesehatan),” ujar Budi Gunadi Sadikin usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menambahkan, dalam rapat, turut dilaporkan perkembangan kepesertaan JKN yang kini mencapai 285 juta jiwa, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 80,6 persen. Suahasil mengatakan pemerintah akan terus mendorong pengumpulan iuran dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran sesuai dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami mendorong supaya pengumpulan iuran BPJS menjadi lebih baik, tingkat ketepatan sasaran dari penerima bantuan iuran juga menjadi lebih baik sesuai dengan data DTSEN,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyampaikan bahwa hingga saat ini iuran yang terkumpul mencapai Rp118 triliun, sedangkan manfaat pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan mencapai Rp132 triliun. Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan selisih arus kas yang perlu ditangani agar pembayaran kepada fasilitas kesehatan tetap berjalan.
“Jadi kami berterima kasih kepada Presiden, pemerintah, Pak Menteri, telah diberikan suntikan dana sebesar Rp20 triliun, yang Rp10 triliun akan cair bulan ini dan Rp10 triliun akan cair bulan November lah sebelum akhir tahun,” ujar Prihati.
Prihati juga menyoroti pentingnya meningkatkan keaktifan peserta dalam membayar iuran sebagai bagian dari semangat gotong royong JKN. Dukungan anggaran pemerintah dan penguatan kepesertaan diharapkan dapat menjaga kesinambungan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Bagus Iswanto
