ABNnews – Sukses menekan impor solar lewat program B50, Pemerintah kini bersiap mengambil langkah besar berikutnya.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera menyusun dan menggarap program E50 guna memperkuat kemandirian bahan bakar minyak (BBM) nasional.
Arahan strategis tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) pertama tahun 2026 yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
“Kami mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden untuk mempelajari kesuksesan B50 dan menerapkannya untuk E50. Dan Bapak Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50,” ujar Bahlil usai pertemuan di Istana Merdeka, Kamis (17/9).
Langkah ini diambil untuk mengamankan ketahanan energi nasional di tengah gejolak geopolitik global. Saat ini, konsumsi bensin nasional terbilang sangat tinggi mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter (KL) per tahun, sebanding dengan konsumsi solar yang berada di angka 39 juta KL per tahun.
Selain menyiapkan program bioetanol E50, pemerintah juga menggenjot ketersediaan BBM lewat eksplorasi cekungan dan blok minyak baru. Tak hanya itu, pemerintah bakal mengintervensi produksi dari sumur-sumur minyak tua menggunakan teknologi modern.
Bahlil menegaskan bahwa pengelolaan puluhan ribu sumur tua tersebut akan ditertibkan secara ketat agar tidak ada kebocoran hasil produksi.
“Sumur-sumur tua yang kita miliki akan kita intervensi dengan teknologi. Selain itu Presiden juga meminta untuk dikelola secara profesional dan tidak boleh ada pelanggaran atau dijual di tempat produksi dari sumur-sumur tua kita yang berjumlah 45.000 sumur tersebut,” tegas Bahlil.
Guna memangkas birokrasi dan mempercepat peningkatkan produksi (lifting) migas, Bahlil mengungkapkan rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas. Lembaga baru ini nantinya akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Tinggal kita mencari formulasi regulasi yang memperkuat BUK, terutama dalam perizinan. Kita tidak ingin perizinan lintas sektor menjadi penghambat peningkatan lifting kita,” pungkas Bahlil.
