ABNnews – Presiden Prabowo Subianto menyentil keras jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai kerap bekerja seenaknya hingga mengabaikan pemerintah.
Menanggapi fenomena tersebut, Prabowo membuka peluang untuk mengusut rekam jejak jajaran direksi BUMN hingga 30 tahun ke belakang.
Kritik tajam itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 & Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab ke bangsa dan negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham kenapa bagaimana bisa terjadi seperti ini,” ujar Prabowo.
Melihat kondisi yang menurutnya mengkhawatirkan tersebut, Prabowo mengapungkan rencana untuk membentuk pengadilan khusus guna memeriksa pertanggungjawaban para pengurus BUMN dari era terdahulu.
“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang,” tegas Prabowo di hadapan para anggota majelis dan tamu undangan.
Kendati melempar wacana pengusutan secara tegas, Prabowo tak menutup pintu maaf. Ia menyatakan membuka peluang pemberian amnesti atau pengampunan khusus bagi para mantan pengurus BUMN yang mau menyadari kesalahan dan mengakui perbuatannya.
Meski begitu, Prabowo menyerahkan keputusan akhir terkait skema pengampunan tersebut sepenuhnya kepada jajaran wakil rakyat di parlemen.
“Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang, semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui, nah ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” pungkas Prabowo.
