Catatan Cak AT
Ada rupanya sesuatu yang lebih menakutkan daripada pertarungan politik: map anggaran. Nanik S Deyang mengaku sampai tak bisa tidur. “Memegang anggaran besar itu yang membuat saya trauma akut,” tulisnya di Facebook.
Menjaga uang negara, katanya, seperti berdiri di tepi jurang: meleng sedikit bisa terjerembab. Ia bahkan tak mau membubuhkan tanda tangan sendirian. Dua wakil kepala BGN harus ikut paraf. Ketika sekretaris pribadi datang membawa tumpukan dokumen, ia mengaku sudah “parno duluan dan badan panas-dingin”.
Akhirnya tubuhnya menyerah. Jantung kena. Setelah sembilan hari terkapar dan seminggu dirawat, perempuan yang baru sekitar satu setengah bulan memimpin Badan Gizi Nasional itu mundur karena masalah kesehatan.
Curhat itu menarik bukan karena seorang pejabat ternyata bisa takut kepada uang. Justru sebaliknya: bagus kalau pejabat takut kepada uang negara. Yang menarik adalah siapa Nanik, siapa pendahulunya, siapa penggantinya, dan mengapa Presiden Prabowo Subianto berkali-kali mempercayakan program kesayangannya kepada orang-orang yang ia kenal dan percayai.
BGN memang bukan warung nasi raksasa. Ia mengelola salah satu operasi pelayanan publik terbesar yang pernah dibangun republik ini. Anggaran BGN 2026 semula dirancang Rp335 triliun, kemudian anggaran yang dikelola BGN disebut Rp268 triliun dan belakangan kembali diefisienkan.
Target MBG mencapai 82,9 juta penerima manfaat; pada Mei lalu sudah 62,7 juta orang. Dadan Hindayana pernah menggambarkan skala kasnya dengan lebih gamblang: ketika program penuh berjalan, sekitar Rp1,2 triliun harus disalurkan setiap hari.
Dengan uang sebesar itu, siapa yang duduk di kursi Kepala BGN tentu bukan urusan kecil. Presiden pertama-tama mempercayakannya kepada Dadan Hindayana, akademisi IPB yang memimpin BGN sejak lembaga itu dibentuk. Tetapi perjalanan Dadan berakhir buruk.
Pada 3 Juni 2026 Kejaksaan Agung menetapkannya bersama sejumlah mantan pimpinan BGN sebagai tersangka perkara dugaan korupsi program MBG dan menahannya. Perkara itu masih proses hukum; tentu asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Prabowo kemudian menyerahkan BGN kepada Nanik, yang sebelumnya sudah menjadi wakil kepala.
Nanik bukan orang yang baru muncul ketika Prabowo masuk Istana. Dalam pernyataan pengunduran dirinya sendiri ia menyebut sudah 14 tahun mengikuti Prabowo. Ia orang lama dalam lingkaran kepercayaan itu. Tetapi belum genap dua bulan menjadi Kepala BGN, Nanik menyerah kepada kondisi kesehatannya. Ia mundur 22 Juli 2026.
Siapa penggantinya? Orang lama lagi. Presiden pada hari yang sama melantik Sudaryono. Namanya mungkin relatif baru bagi publik nasional, tetapi sama sekali bukan nama baru bagi Prabowo.
Ia lulusan SMA Taruna Nusantara dan National Defense Academy of Japan itu pernah menjadi asisten pribadi Prabowo sekitar lima tahun, 2009-2014. Ia kemudian meniti karier bisnis dan politik, menjadi Wasekjen Gerindra, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, lalu Wakil Menteri Pertanian. Dari kursi itulah ia dipindahkan Prabowo menjadi Kepala BGN.
Sudaryono juga bukan orang miskin yang tiba-tiba disuruh menjaga gudang beras. Laporan kekayaannya menunjukkan aset sekitar Rp91,76 miliar dengan utang sekitar Rp60,37 miliar, sehingga kekayaan bersihnya kira-kira Rp31,4 miliar.
Angka kekayaan tentu tidak membuktikan kompetensi ataupun ketidakkompetenan. Ia hanya melengkapi profil seorang pengusaha, politikus dan bekas orang dekat Prabowo yang kini dipercaya menjaga salah satu keran anggaran terbesar pemerintah.
Pola itu mengingatkan saya kepada seorang pemikir dari Tunisia yang meninggal lebih enam abad lalu: Ibnu Khaldun. Dalam kitabnya al-Muqaddimah yang saya terjemahkan tahun 1980-an, Ibnu Khaldun memakai konsep ashabiyah. Kata ini sering diterjemahkan sebagai solidaritas kelompok, tetapi pengertiannya lebih kaya.
Ashabiyah adalah tenaga perekat yang membuat sekelompok manusia merasa “kita”: saling mengenal, saling percaya, membela, berkorban dan bertahan bersama. Dengan energi seperti itulah, menurut Khaldun, sebuah kelompok memperoleh kekuatan politik dan akhirnya membangun mulk, kekuasaan.
Membaca Prabowo dengan kacamata ini lebih menarik daripada sekadar menuduhnya senang mengangkat teman.
Perjalanan menuju Istana bagi Prabowo memang panjang. Ia mengalami kekalahan politik, membangun Gerindra, berkali-kali mengikuti pemilu, mengembangkan jaringan Hambalang.
Ia pun merawat hubungan dengan bekas tentara, kader partai, mantan ajudan, asisten pribadi dan orang-orang yang menyertainya ketika kursi kepresidenan masih terlihat seperti gunung di kejauhan. Orang-orang yang bertahan dalam perjalanan panjang seperti itu secara alamiah membentuk _ashabiyah_.
Dalam politik, itu bahkan aset. Seorang presiden tidak mungkin menjalankan pemerintahan hanya dengan manusia-manusia yang CV-nya bagus tetapi tak pernah ia kenal. Ia membutuhkan orang yang memahami pikirannya sebelum kalimat selesai diucapkan; orang yang tidak kabur ketika kapal diterjang ombak; orang yang dipercaya tidak menusuk ketika punggung sedang menghadap kepadanya.
Dalam bahasa manajemen modern, itu kepercayaan _(trust)_. Dalam bahasa Ibnu Khaldun enam abad lalu, ada sesuatu yang lebih dalam: _ashabiyah_.
Karena itu masalahnya bukan bahwa Prabowo mempercayai orang dekat. Masalah baru muncul ketika “kepercayaan kepada orang menggantikan kepercayaan kepada sistem”.
Di sinilah BGN memberi pelajaran yang mahal. Dadan berakhir sebagai tersangka. Nanik datang membawa loyalitas dan kehati-hatian yang begitu tinggi sampai tanda tangan anggaran membuatnya takut, lalu mundur karena kesehatan. Kini Sudaryono datang membawa modal kepercayaan yang bahkan lebih panjang: bekas asisten pribadi sang Presiden.
Tetapi Rp268 triliun tidak mengenal persahabatan. Puluhan juta penerima MBG tidak bisa dilayani dengan loyalitas.
Ribuan dapur tidak dapat diaudit dengan kedekatan. Pengadaan telur, ayam, susu, sayur, kendaraan, peralatan dapur, pembayaran mitra sampai keamanan pangan memerlukan keahlian yang sangat berbeda dari kemampuan memenangkan pemilu atau menjaga kesetiaan politik.
Negara modern bekerja melalui kompetensi, prosedur, audit, pembagian kewenangan, transparansi dan sistem pengendalian yang bahkan harus mampu mencurigai orang paling dipercaya sekalipun.
Mungkin karena itulah perubahan menarik justru terjadi sehari sebelum Nanik mundur. BGN merombak jajaran eselon I. Tiga purnawirawan TNI meninggalkan posisi strategis. Masuk pejabat dengan latar belakang Kementerian Kesehatan, Kemendikdasmen, BPKP, Kementerian Keuangan dan Kejaksaan. Nanik sendiri menyebut langkah itu sebagai upaya mengisi BGN dengan “orang-orang profesional di bidangnya”.
Kalau benar demikian, inilah fase yang oleh kacamata Khaldun dapat dibaca sebagai perjalanan dari _ashabiyah_ menuju institusi.
_Ashabiyah_ bagus untuk merebut bukit. Tetapi setelah bukit dikuasai, orang memerlukan insinyur untuk membangun jalan, akuntan menghitung uang, ahli gizi menyusun makanan, auditor memeriksa pembukuan, dan jaksa memastikan tidak ada yang membawa pulang batu bata.
Solidaritas dapat memenangkan peperangan; ia tidak otomatis pandai membuat laporan pertanggungjawaban.
Justru curhat Nanik menjadi penting di sini. Kita boleh tersenyum membaca seorang pejabat yang panas-dingin melihat map tanda tangan. Tetapi kalimatnya mengandung kritik kelembagaan yang serius. Jika seorang pejabat yang berniat menjaga uang rakyat harus mengandalkan rasa takut pribadinya agar tidak “kecolongan”, maka benteng negara terlalu banyak dibangun di dalam dada manusia.
Padahal manusia bisa lelah. Bisa sakit. Bisa keliru. Bahkan bisa berubah. Sistem dibangun justru karena negara tidak boleh bergantung pada kesalehan pribadi pejabatnya.
Karena itu ujian Sudaryono bukanlah membuktikan bahwa Prabowo tidak salah mempercayainya. Itu ujian yang terlalu kecil. Ujian sesungguhnya adalah apakah ia mampu membangun BGN yang tidak perlu bergantung kepada kepercayaan Prabowo kepada dirinya.
Ibnu Khaldun mengajarkan bahwa _ashabiyah_ dapat membawa sebuah kelompok menuju kekuasaan. Tetapi setelah kekuasaan diperoleh, diperlukan sesuatu yang lain: organisasi, keahlian, aturan, pembagian kerja, serta lembaga yang tetap bekerja sekalipun orang-orang di dalamnya berganti. Di situlah solidaritas kelompok harus tumbuh menjadi kapasitas negara.
Prabowo tentu membutuhkan orang-orang yang ia percaya. Setiap pemimpin membutuhkannya. Hambalang boleh menjadi tempat kesetiaan ditempa, persahabatan diuji, dan orang-orang seperjalanan dikenali wataknya.
Tetapi mengurus uang ratusan triliun dan makanan puluhan juta manusia memerlukan lebih daripada orang-orang yang sudah saling mengenal.
Republik membutuhkan sistem yang tetap dapat dipercaya ketika orang-orang kepercayaan Presiden sudah berganti. Sebab untuk memenangkan kekuasaan mungkin diperlukan ashabiyah. Untuk mengurus negara, tak cukup Ashabiyah Hambalang.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 23/7/2026
