ABNnews – Hierarki dan proses perizinan penerbitan surat utang di pasar domestik China atau Panda Bond tengah menjadi sorotan tajam.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun diingatkan agar tidak lebay alias berlebihan dalam mempolitisasi manuver pencarian utang tersebut, seolah-olah hal itu menjadi bukti mutlak perkasanya ekonomi Indonesia di mata dunia.
Sorotan ini mencuat setelah Menkeu Purbaya gencar melakukan negosiasi bilateral langsung dengan jajaran Kementerian Keuangan hingga Bank Sentral China (People’s Bank of China).
Langkah yang digembar-gemborkan ini justru dinilai penuh ketidakpastian dan belum memberikan jaminan konkret bagi perekonomian nasional.
“Dalam kasus ini, pemerintah menjajaki menerbitkan surat utang dalam mata uang Yuan dan langsung dipasarkan di China. Karena itu, Indonesia memerlukan izin khusus. Proses inilah yang sedang dimintakan restu kepada Menteri Keuangan maupun Bank Sentral China,” ungkap Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Senin (22/6/2026).
Awalil menyoroti pernyataan Purbaya yang sempat sesumbar menyebut otoritas Beijing bersedia mempercepat proses perizinan Panda Bond Indonesia. Ia mengingatkan agar narasi tersebut tidak digunakan untuk membohongi publik.
“Tidak apa-apa ngutang, itu tidak masalah. Tapi, jangan sampai narasi ini dibawa ke mana-mana, seolah ekonomi kita dianggap kuat dan sangat dipercaya asing. Ya otomatis, orang memberi utang itu pasti karena percaya, kan? Tapi intinya, kita ini sedang cari utang, Purbaya!” sentil Awalil tajam.
Lebih jauh, Awalil mengkritik permainan semiotik atau pencitraan yang sengaja dipertontonkan Menkeu. Menurutnya, Purbaya seolah ingin memamerkan bahwa pertemuannya di China turut dikerubuti calon investor lokal demi membangun atmosfer optimisme yang semu.
Ia mengingatkan bahwa ranah Menkeu murni hanya pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), bukan mencari investor untuk proyek sektor riil BUMN maupun swasta.
Awalil juga meminta publik lebih jeli melihat batas kewenangan dari otoritas di Beijing yang ditemui oleh Menkeu. Pasalnya, ada hierarki yang jelas antara pihak pemberi izin dan pihak yang akan membeli utang negara.
“Jadi yang dihubungi tidak hanya Menkeu dan Bank Sentral China untuk urusan izin, tapi juga calon investornya. Perlu digarisbawahi, Menkeu China bahkan Bank Sentral China itu bukanlah pihak yang akan membeli surat utang kita. Mereka itu cuma yang punya otoritas izin, bukan pembeli,” cecar Awalil.
Oleh karena itu, Bright Institute meyakini hasil lawatan Purbaya ke Beijing sama sekali belum bisa dijadikan indikator nyata untuk menyimpulkan bahwa tren ekonomi Indonesia sedang positif.
“Ini baru sebatas penjajakan awal. Sementara kalau Global Bond yang sebelum-sebelumnya diterbitkan pemerintah dalam denominasi Dolar AS, itu pasar global biasa dan tidak memerlukan perizinan birokrasi seketat ini,” pungkasnya.
