ABNnews – Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, bergerak cepat melakukan peninjauan langsung ke tenda-tenda jemaah Indonesia di Arafah, Arab Saudi, Kamis (21/5/2026).
Langkah ini diambil demi memastikan kesiapan fasilitas dan layanan menjelang puncak ibadah haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).
Namun dalam sidak tersebut, Menhaj menemukan sejumlah catatan merah, terutama terkait kapasitas tenda jemaah yang ternyata tidak sesuai dengan data di atas kertas alias disunat.
“Kami ingin memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan tempat yang layak dan nyaman saat puncak haji nanti. Karena itu, semua temuan hari ini akan segera kami tindak lanjuti,” tegas Menhaj Irfan Yusuf di lokasi.
Dari hasil pengecekan riil di lapangan, petugas menemukan adanya selisih kapasitas pada sejumlah tenda. Salah satu contoh ekstremnya, ditemukan tenda yang seharusnya berkapasitas menampung 350 jemaah, namun kenyataannya hanya tersedia 332 tempat. Selisih angka ini dinilai berpotensi membuat ruang istirahat jemaah menjadi sesak jika terjadi di banyak titik.
Menhaj menegaskan, pihaknya ogah kecolongan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana masalah keterbatasan kapasitas tenda sempat mengacaukan kenyamanan layanan jemaah.
“Kami akan hitung semuanya secara manual dan detail. Jangan sampai ada jemaah yang tidak mendapatkan tempat,” cetusnya.
Tak cuma mandek di Arafah, pengecekan ketat juga bakal digeser ke area Mina, mengingat jemaah akan tinggal di lokasi tersebut dalam durasi yang lebih lama.
Tim Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) pun diinstruksikan untuk bergerak kilat menyelesaikan seluruh kekurangan fasilitas dalam hitungan hari.
Dalam kesempatan yang sama, Menhaj mengingatkan bahwa seluruh kendali pengaturan tenda, pembagian kloter, hingga skema pergerakan jemaah sepenuhnya berada di bawah otoritas PPIH.
Pihak Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dilarang keras mengacak-acak atau membuat pengaturan mandiri di lapangan.
“Seluruh pengaturan dilakukan terpusat oleh PPIH agar layanan lebih tertib dan terukur,” katanya.
Ketegasan juga ditunjukkan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Di lokasi tenda Arafah, Dahnil memimpin langsung aksi pencopotan berbagai identitas KBIHU serta spanduk-spanduk tidak resmi yang nangkring di area tenda jemaah.
“Kami tadi langsung mencopot identitas KBIHU dan spanduk yang tidak resmi. Ini pengingat agar tidak ada penguasaan tenda untuk kelompok tertentu,” seru Dahnil.
Dahnil menggarisbawahi bahwa seluruh jemaah haji reguler memiliki hak yang sama rata untuk mendapatkan fasilitas tanpa adanya sekat diskriminasi kelompok atau organisasi tertentu.
“Tidak boleh ada tenda yang didominasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Kalau ditemukan pelanggaran (penguasaan tenda), tentu akan ada tindakan tegas,” pungkasnya.
Sebagai informasi, peninjauan besar-besaran ini dilakukan bersama jajaran Amirul Hajj yang dipimpin langsung oleh Menhaj Mochamad Irfan Yusuf.
