ABNnews — Pemerintah dinilai telah mengambil langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya risiko krisis energi akibat eskalasi konflik geopolitik global.
Penilaian tersebut disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji. Dalam keterangannya ia mengatakan, tekanan terhadap sektor energi meningkat seiring konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada pasar energi dunia.
“Kita menghadapi situasi global yang tidak mudah. Konflik geopolitik di Timur Tengah telah memicu guncangan besar pada pasar energi dunia,” kata Sarmuji, Selasa (14/04).
Ia mengapresiasi pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam mengambil langkah cepat dan bekerja keras menjaga stabilitas energi nasional.
Sarmuji menjelaskan bahwa dalam beberapa hari terakhir, harga minyak dunia kembali menembus kisaran 100 dolar AS per barel, bahkan berada di level sekitar 102–106 dolar AS per barel.
Selain itu, gangguan distribusi energi di Selat Hormuz—yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, akibat konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran dinilai turut memperparah kondisi pasar energi global.
Sarmuji mengatakan dalam skenario terburuk, harga minyak dunia berpotensi meningkat hingga mendekati 150 dolar AS per barel apabila konflik terus bereskalasi.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat upaya mencari sumber pasokan energi alternatif menjadi semakin sulit karena banyak negara berebut sumber energi yang sama.
“Karena itu, langkah cepat pemerintah menjadi sangat krusial. Menteri ESDM bahkan harus melobi banyak negara untuk mengamankan stok energi nasional,” ujar dia.
Ia menambahkan pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipatif yang tepat, mulai dari menjaga stok energi, mengamankan rantai pasok, hingga memperkuat diplomasi energi dengan negara mitra.
Sarmuji menilai langkah tersebut penting untuk mencegah dampak lebih luas terhadap perekonomian, termasuk risiko inflasi dan gangguan distribusi energi.
Menurut dia, penguatan ketahanan energi nasional juga perlu diiringi percepatan diversifikasi energi agar Indonesia tidak rentan terhadap gejolak global.
“Kita harus memperkuat fondasi energi nasional agar tidak terlalu rentan terhadap gejolak global. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah bagian penting dari upaya tersebut,” ujar dia.
