ABNnews – Serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran membuka babak baru ketegangan geopolitik yang mencekam. Bagi Indonesia, konflik ini bukan sekadar isu berita luar negeri, melainkan ancaman nyata yang bisa bikin ekonomi dalam negeri “geger”.
Situasi kian gawat setelah Selat Hormuz, jalur nadi distribusi minyak dunia, resmi ditutup. Harga minyak dunia pun langsung melonjak hingga menembus US$ 80 per barel.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, mewanti-wanti adanya tiga risiko signifikan bagi Indonesia dalam jangka pendek:
* Tekanan Inflasi Impor: Kenaikan harga energi dan bahan baku dari luar negeri.
* Pelemahan Rupiah: Beban utang valas korporasi bakal semakin membengkak.
* Tekanan Fiskal: Subsidi energi di APBN berpotensi jebol.
Rupiah Tertekan, Modal Asing ‘Flight to Safety’
Ronny menjelaskan, saat ketidakpastian global meningkat, investor cenderung mencari aman (flight to safety) dengan mengalirkan modal ke Dolar AS. Akibatnya, Dolar makin perkasa dan modal asing keluar dari pasar keuangan Indonesia (capital outflow).
“Rupiah tertekan, biaya utang naik, dan volatilitas pasar saham meningkat. Dampaknya bukan sekadar harga minyak, tetapi stabilitas makro, mulai dari kurs, inflasi, dan pembiayaan APBN,” ujar Ronny dikutip CNNIndonesia.com. Selasa (3/3/26).
Dilema BBM Subsidi: Pertalite Bakal Naik?
Pengamat Energi UGM, Fahmy Radhi, menilai lonjakan harga minyak dunia dari kisaran US$ 67 ke US$ 80 adalah sinyal bahaya. Jika konflik meluas, harga minyak diprediksi bisa menembus US$ 100 per barel.
Kondisi ini menempatkan pemerintah pada posisi sulit terkait kebijakan BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar.
* Jika harga ditahan: Beban subsidi APBN membengkak drastis karena asumsi ICP kita hanya US$ 70.
* Jika harga dinaikkan: Inflasi akan melonjak dan daya beli rakyat miskin akan terpukul hebat.
“Pemerintah sebaiknya menahan harga selama di bawah US$ 100. Namun jika sudah lewat dari itu, pemerintah kemungkinan tidak punya pilihan selain menaikkan harga, tapi harus disertai bantalan sosial,” jelas Fahmy.
Waktunya Pindah ke Energi Baru
Fahmy menegaskan, ketergantungan Indonesia pada energi fosil membuat kita terus “disandera” oleh gejolak Timur Tengah. Ia mendesak Kementerian ESDM untuk mengubah paradigma dan mempercepat transisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Sekarang bukan saatnya untuk menggenjot produksi dari minyak fosil, saatnya untuk berpindah ke Energi Baru,” pungkasnya.
