banner 728x250

Buntut Ledakan SMAN 72, Gubernur Pramono Pusing Banyak Siswa Minta Pindah Sekolah

Ilustrasi. Siswa menenteng sepatu yang tertinggal di depan SMA Negeri 72 Jakarta, Sabtu (8/11/2025). Siswa SMAN 72 Jakarta mendatangi sekolah untuk mengambil barang-barang seperti sepatu, tas, laptop dan sepeda yang tertinggal di sekolah usai insiden ledakan pada Jumat (7/11). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.

ABNnews – Insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara ternyata membawa dampak berkepanjangan. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkap adanya sejumlah siswa yang kini meminta pindah sekolah akibat trauma peristiwa tersebut.

Pramono mengakui, dampak ini berada di luar dugaan dan meminta dinas terkait segera merumuskan solusi terbaik agar masalah ini tidak berlarut-larut.

“Ternyata dampaknya juga di luar dugaan saya, banyak siswa yang kemudian minta pindah sekolah. Inilah yang juga menjadi pikiran. Saya sudah minta kepada sekolah dan termasuk Ibu Kepala Dinas, ini dirumuskan secara baik,” kata Pramono di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Minggu (16/11/2025).

Sekolah Daring Deadline Hari Ini, Siswa Ingin Sekolah Langsung

Gubernur Pramono telah bertemu dengan Kepala SMAN 72 dan memberikan batas waktu sekolah daring hingga Senin (17/11). Mulai hari ini, pihak sekolah akan memberikan pilihan kepada siswa.

Menariknya, sebelumnya Pramono sempat mengungkap banyak siswa justru meminta pembelajaran dilakukan secara langsung untuk menunjukkan bahwa kondisi sekolah sudah pulih dan aman.

“Yang mau daring boleh, yang mau langsung juga boleh dan ternyata mereka kebanyakan meminta untuk secara langsung supaya menunjukkan bahwa sekolahnya sudah pulih dan tidak ada apa-apa,” ujar Pramono, Jumat (14/11).

Terkait sanksi bagi siswa pelaku ledakan, Pramono mengatakan pihaknya belum mengambil keputusan final mengenai nasib bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang mereka terima.

“Ini kan masih proses. Sehingga dengan demikian saya tidak akan terburu-buru untuk memutuskan,” kata Pramono.

Pramono menegaskan, keputusan penghentian atau evaluasi bantuan KJP harus dipertimbangkan secara hati-hati, mengingat penerima KJP berasal dari keluarga dengan kebutuhan ekonomi tertentu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *