ABNnews – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan siap mendukung pemeriksaan laporan keuangan semester II tahun 2025 yang akan dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Komitmen itu ditandai dengan digelarnya Entry Meeting di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, Senin (25/8).
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemeriksaan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sarana evaluasi untuk memperbaiki kinerja.
“Kemenhub siap mendukung kelancaran pemeriksaan dan berharap hasilnya menjadi koreksi yang konstruktif. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas bukan sekadar jargon, melainkan pondasi utama dalam menjalankan amanah negara,” tegas Dudy.
Adapun pemeriksaan BPK akan mencakup sejumlah aspek, di antaranya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Ditjen Perhubungan Laut, pembangunan fasilitas sisi darat Bandara VVIP IKN, Proving Ground BPLJSKB Bekasi, hingga kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
Dudy memaparkan, kinerja PNBP Ditjen Perhubungan Laut terus menunjukkan tren positif. Pada 2023 target Rp4,4 triliun terealisasi Rp4,9 triliun. Tahun 2024 target Rp4,8 triliun terealisasi Rp6,1 triliun.
Sementara target 2025 ditetapkan Rp5,3 triliun, dengan realisasi per 20 Agustus sudah menembus Rp4,1 triliun.
Di sisi pembangunan, Kemenhub telah menuntaskan sejumlah proyek strategis, di antaranya fasilitas sisi darat Bandara VVIP IKN dan Proving Ground BPLJSKB Bekasi berstandar internasional.
Infrastruktur ini diharapkan memperkuat konektivitas dan mendukung daya saing industri otomotif nasional.
Selain itu, Kemenhub juga mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan, melalui kelancaran distribusi logistik nasional.
Subsidi angkutan logistik dalam DIPA 2025 dialokasikan Rp1,93 triliun untuk angkutan laut barang, jembatan udara, kapal perintis penumpang, hingga kapal ternak.
“Untuk menunjukkan kesungguhan, saya mengajak seluruh pejabat Kemenhub melengkapi dokumen yang dibutuhkan, bersikap kooperatif, dan menindaklanjuti rekomendasi BPK secara komprehensif,” kata Dudy.
Sejak 2013 hingga 2023, Kemenhub berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut. Hingga semester II 2024, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di Kemenhub mencapai 86,87%, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Entry Meeting turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, jajaran pejabat tinggi Kemenhub, serta Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana.
