ABNnews – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengkritik rencana pemerintah yang ingin membabat 20 juta hektare hutan untuk mengubahnya menjadi lahan pangan dan energi. Kebijakan pemerintah tersebut justru akan menimbulkan kerugian ekologis.
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi, Uli Arta Siagian, mengatakan penggundulan hutan bakal melepaskan emisi dalam skala sangat besar yang berujung kekeringan, pemanasan global, gagal panen, dan zoonosis.
“Akan menjadi proyek legalisasi deforestasi yang memicu kiamat ekologis. Lingkungan dan keselamatan rakyat Indonesia akan dipertaruhkan,” kata Uli dikutip CNN Indonesia, Kamis (2/1/2025).
Selain itu, dampak yang dapat merugikan adalah masyarakat di sekitar hutan akan tergusur. Ia juga mengkhawatirkan konflik agraria timbul diikuti dengan kekerasan dan kriminalisasi pembebasan lahan.
Swasembada pangan dan energi hanya untuk bisnis semata
Uli mengingatkan saat ini sudah ada 33 juta hektare hutan dibebani izin di sektor kehutanan. Lalu 4,5 juta hektare konsesi tambang berada atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Selain itu, 7,3 juta hektare hutan sudah dilepaskan, sekitar 70 persennya untuk perkebunan sawit.
“Narasi pemerintah untuk memastikan swasembada pangan dan energi hanya sebagai tempelan untuk melegitimasi penyerahan lahan secara besar-besaran kepada korporasi dan untuk memastikan bisnis pangan dan energi bisa terus membesar serta meluas,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkap rencana pengalihan lahan hutan. Dia menyebut 20 juta hektare hutan akan digunakan menjadi cadangan sebagai sumber ketahanan pangan, energi, dan air.
“Kami sudah mengidentifikasi 20 juta hektare hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air,” kata Raja Juli usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/12).
