ABNnews – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya berencana menutup hingga hampir 1.000 perusahaan BUMN yang terus-menerus merugi dan berkinerja buruk.
Langkah tegas ini diambil demi menghemat anggaran negara hingga Rp 100 triliun dari pengeluaran yang tidak efisien, seperti gaji direksi dan komisaris.
“Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp 100 triliun dari overhead (biaya operasional -red), dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris,” ujar Prabowo saat menghadiri penutupan Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Prabowo menegaskan, hasil efisiensi pemangkasan anggaran operasional BUMN “sakit” tersebut nantinya akan dialokasikan sebesar-besarnya secara langsung untuk kesejahteraan rakyat.
“Jadi saya kira kita… Dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari Rp 200 triliun, mendekati Rp 300 triliun, tiap tahun,” lanjutnya.
Hingga saat ini, Prabowo mencatat jajaran pemerintahannya telah melangkah cepat dengan menyapu bersih 290 BUMN yang dinilai tidak produktif.
“Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik. Yang rugi kita tutup 290 BUMN,” tegas Prabowo.
Dari kebijakan penutupan 290 BUMN tersebut, negara diakuinya telah sukses mengamankan penghematan anggaran sebesar Rp 50 triliun.
Prabowo menambahkan, proses pembubaran BUMN yang tidak berkontribusi positif masih akan berlanjut. Pemerintah menargetkan untuk menyuntik mati paling sedikit 700 BUMN lainnya sebelum pergantian tahun.
“Dengan 290 BUMN kita telah menghemat Rp 50 triliun, Rp 50 triliun. Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250,” terangnya.
Jika diakumulasikan secara keseluruhan, sebanyak 990 atau hampir 1.000 BUMN akan dihentikan operasinya. Prabowo optimistis penutupan massal perusahaan negara yang membebankan APBN ini akan merealisasikan target penghematan nasional hingga Rp 100 triliun.
