ABNnews – Kinerja ekspor kelapa sawit nasional menorehkan capaian gemilang dengan nilai mencapai USD 32 miliar pada 2025. Guna menjaga tren positif serta memperkuat industri sawit yang inklusif dan berkelanjutan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terus memacu produktivitas petani lewat percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Industri kelapa sawit memegang posisi amat strategis bagi perekonomian tanah air dengan kontribusi terhadap PDB Nasional sekitar 3,5 persen. Pada 2025 lalu, volume ekspornya menembus 38,84 juta ton atau tumbuh sebesar 11,05 persen.
“Di semester I-2026, volume ekspor kelapa sawit mencapai 18,37 juta ton atau tumbuh 2,78 persen. Hal ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit menjadi penopang ekonomi nasional dan daerah, serta menyerap tenaga kerja dan menjaga ketahanan pangan dan energi,” ungkap Menko Airlangga dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program PSR di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Dari sisi pengelolaan dana, hingga akhir Juli 2026, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sukses mengumpulkan pendapatan pungutan ekspor sebesar Rp 27,81 triliun, melonjak 73,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sampai Desember 2026, penerimaan diproyeksikan menyentuh Rp 41,22 triliun.
Selain itu, implementasi kebijakan biodiesel B50 dan pergerakan harga minyak mentah (crude oil) turut membuahkan efisiensi anggaran hingga Rp 19,5 triliun. Dengan efisiensi tersebut, sisa anggaran BPDP di akhir tahun 2026 diperkirakan masih menyisakan Rp 18,45 triliun.
Pemerintah juga terus menunjukkan keberpihakan kepada daerah dan pekebun melalui alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang naik 22,3 persen, dari Rp 1,03 triliun pada 2025 menjadi Rp 1,26 triliun pada 2026.
Adapun pelaksanaan program biodiesel B50 yang resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 9 Juli 2026 diperkirakan mendongkrak kebutuhan Crude Palm Oil (CPO) untuk pasokan biodiesel dari 15,6 juta ton menjadi 18 juta ton di tahun 2026. Kondisi ini membuat peningkatan produktivitas kebun rakyat menjadi kian krusial.
Sebagai instrumen utama pendorong produktivitas, pemerintah telah menaikkan nilai bantuan dana PSR menjadi Rp 60 juta per hektare sejak September 2024, dari yang sebelumnya Rp 30 juta per hektare.
Secara akumulatif sejak 2017 hingga Juli 2026, realisasi program PSR telah mencakup lahan seluas 427.441 hektare dengan kucuran dana mencapai Rp 12,14 triliun serta menyerap hingga 1 juta tenaga kerja. Khusus periode Januari hingga Agustus 2026, realisasi PSR telah menyentuh 40.484 hektare dengan nilai dana Rp 2,42 triliun.
Pada bulan Agustus 2026 ini, pemerintah menyalurkan kembali dana PSR senilai Rp 590 miliar untuk 9.842 hektare lahan.
Penandatanganan PKS PSR hari ini diwakili oleh lima kelompok masyarakat, di mana tiga di antaranya merupakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Oleh karena itu, penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tiga pihak antara BPDP, bank penyalur, dan kelembagaan pekebun akan menjadi strategi Pemerintah untuk melakukan transformasi kebun rakyat,” ujar Airlangga.
Pemerintah mendorong KDMP sebagai bagian dari Program Strategis Presiden Prabowo Subianto agar dapat menerima akses program PSR beserta sarana-prasarana pendukung demi menggerakkan ekonomi daerah dan menyejahterakan para petani.
Selain fokus pada peremajaan kebun, pemerintah menggenjot kualitas SDM industri sawit lewat program beasiswa BPDP. Dalam acara tersebut, dilakukan penandatanganan kerja sama antara BPDP dengan 9 perguruan tinggi mitra dari total 42 perguruan tinggi se-Indonesia.
Kesembilan kampus tersebut adalah AKPY STIPER Yogyakarta, INSTIPER Yogyakarta, ITSI Medan, Politeknik CWE Bekasi, Politeknik Kampar, Politeknik LPP Yogyakarta, Sekolah Vokasi Undip Semarang, Universitas Borobudur Jakarta, dan IKOPIN Sumedang.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyebutkan bahwa Menko Airlangga mendorong perluasan akses pendidikan ini secara masif bagi putra-putri petani sawit.
“Menko Airlangga mendorong peningkatan jumlah penerima beasiswa dari sekitar 5.000 mahasiswa menjadi 20.000 mahasiswa guna memperkuat kapasitas SDM untuk mendukung industri kelapa sawit nasional,” pungkas Haryo.
