ABNnews – Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) nyatakan komitmen untuk membantu memajukan usaha dan ekonomi rakyat kecil. Untuk itu KemenPU akan optimalkan area infrastruktur jalan dan jembatan strategis untuk PKL UMKM. Sehingga mampu maju, berkembang, unggul dan naik kelas.
“Lebih dari itu, agar jadi garda depan sukseskan Indonesia jemput puncak demografi 2030, dan wujudkan amanah Presiden Prabowo: Satu Data Tunggal UMKM Indonesia,” kata Dirjen Bina Marga Kementerian PU RI, Roy Rizali Anwar saat menerima audiensi Ketua Umum APKLI Perjuangan, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed dan jajaran, Rabu (8/7/2026) di Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Bina Marga KemenPU RI didampingi Sesdirjen dan SSPJJ, serta Kabag Hukum dan Komunikasi Publik. Sedangkan Ketua Umum APKLI-P didampingi 2 Waketum, 2 Ketua, dan 4 Wasekjen.
Roy Rizal menyatakan akan menghadiri Seminar Nasional Munas VI APKLI-P pada 29 Agustus 2026 di Asrama Haji Jakarta dengan tema: “Peran Strategis Area Infrastruktur Jalan Strategis Dongkrak Daya Saing PKL UMKM Wujudkan Ekonomi Nasional Tumbuh 8%”.
Ke depan, Ditjen Bina Marga KemenPU RI optimalkan kontribusi dalam penataan dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Ada area jalan tol, jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, juga jembatan strategis untuk tempat usaha PKL UMKM.
Disamping itu, ada program dan fasilitas usaha produktif. Khusus perihal trotoar kita carikan solusi terbaik, pejalan kaki nyaman dan rakyat bisa berusaha. Salam dari Pak Menteri PU RI, beliau ada agenda di Aceh sehingga belum bisa bersama kita hari ini, tutur Dirjen Bina Marga, Roy Rizali Anwar, mantan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan.
Apresiasi
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas komitmen nyata Dirjen Bina Marga KemenPU RI terhadap PKL UMKM.
Lebih lanjut, Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 ini menggaris bawahi bahwa untuk mengoptimalkan hal tersebut dibutuhkan sinergi, kolaborasi, dan kerjasama. Khususnya antara Ditjen Bina Marga KemenPU RI dengan APKLI-P berupa sebuah nota kesepahaman (MOU) atau perjanjian kerjasama (PKS). Dengan demikian bisa direalisasikan maksimal diseluruh tanah air.
