ABNnews – Publik tengah dihebohkan dengan kabar anggaran pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang angkanya disebut-sebut menyentuh Rp 100 miliar.
Menanggapi riuh hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengaku belum mengetahui perihal dana jumbo tersebut dan meminta agar hal itu ditanyakan langsung ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Seperti diketahui, pada momentum Hari Raya Idul Adha kali ini, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang disebar ke berbagai pelosok daerah di Indonesia.
Namun terkait sumber pendanaan serta alokasi anggarannya, sang bendahara negara tegas mengaku belum mendapatkan informasi detail dari jajarannya.
“Saya nggak tahu masalah itu. Saya cek, saya nggak tahu,” ujar Purbaya saat ditemui awak media di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (27/5/2026).
Lantaran belum memegang data komprehensif, Purbaya meminta agar persoalan mengenai dana ratusan miliar tersebut dikonfirmasi langsung kepada pihak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Menurutnya, jika memang anggaran tersebut bersifat kelembagaan, maka regulasi dan pengeluarannya berada di bawah kendali kementerian tersebut. Di sisi lain, ia juga memunculkan kemungkinan bahwa dana tersebut merupakan uang pribadi sang Presiden.
“Tanya Mensesneg. Saya rasa sih uang mereka sendiri,” sambung Purbaya melempar dugaan.
Pernyataan Menkeu Purbaya ini terbilang menarik. Sebab sehari sebelum Purbaya buka suara, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro justru memberikan penjelasan gamblang bahwa anggaran bantuan ribuan sapi kurban milik Kepala Negara itu bersumber dari kas negara.
Juri merinci bahwa dana tersebut ditarik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pos khusus bantuan kemasyarakatan milik kepresidenan, di mana nilainya disesuaikan dengan harga pasar di tiap wilayah.
“Jadi, sumber anggarannya dari APBN, ya, melalui anggaran bantuan Presiden, bantuan kemasyarakatan Presiden. Jadi, kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp 100-an miliar, Rp 100 miliar,” ungkap Juri saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
