ABNnews – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan mengenai wacana redenominasi atau perubahan harga nilai rupiah yang akan mengubah Rp 1.000 menjadi Rp 1.
Purbaya menegaskan kebijakan ini sepenuhnya adalah ranah Bank Indonesia (BI) dan bukan urusannya. Eks Bos LPS itu bahkan menolak dijadikan sasaran kritik atas wacana yang muncul belakangan ini.
“Saya nggak tahu itu, bukan (urusan) Menteri Keuangan, tapi urusan bank sentral. Kan bank sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Jadi, jangan gue yang digebukin, gue digebukin terus,” pungkas Purbaya di Unair kampus C Surabaya, dikutip dari detik.com, Selasa (11/11/2025).
Purbaya juga menegaskan bahwa kebijakan redenominasi tersebut tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat, apalagi pada tahun 2026.
RUU Redenominasi Tercantum di PMK 70/2025
Wacana redenominasi ini mencuat setelah Menkeu Purbaya merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.
Salah satu isi beleid yang ditetapkan 10 Oktober 2025 tersebut adalah penyusunan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah yang ditargetkan selesai pada 2026 atau 2027. Beleid inilah yang memicu kehebohan di publik.
Mensesneg dan Menko Ekonomi Kompak: Masih JAUH!
Para pejabat tinggi pemerintah kompak meredam isu ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan rencana redenominasi masih sangat jauh untuk dilakukan.
“Belum lah. Masih jauh,” kata Prasetyo singkat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).
Senada, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui pembahasan redenominasi memang tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. “Ya, tidak dalam waktu dekat,” katanya.
Hingga kini, belum ada pembahasan resmi di internal pemerintah terkait wacana tersebut, meskipun rencana penyusunan RUU sudah tertuang dalam Permenkeu.
