ABNnews – Selain pariwisata, Bali ternyata punya potensi besar di sektor industri padat karya. Hal serupa juga terlihat di Jawa Tengah yang selama ini dikenal punya geliat industri makanan-minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit, furnitur, hingga mainan anak.
Pemerintah pun mendorong akses pembiayaan lewat Kredit Industri Padat Karya (KIPK) agar pelaku industri lebih mudah berkembang dan bersaing.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, KIPK bukan sekadar program pembiayaan, tapi juga investasi jangka panjang.
“Kami percaya industri padat karya akan memberi dampak nyata bagi masyarakat luas dan memperkuat ekonomi Indonesia,” kata Agus di Jakarta, Minggu (31/8).
Sebagai tindak lanjut, Kemenperin lewat Ditjen KPAII meneken Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) dengan dua bank penyalur: BPD Bali dan Bank Jateng di Denpasar, 27 Agustus lalu.
“Program ini dirancang untuk membantu industri padat karya memperoleh kredit untuk mesin, peralatan produksi, dan modal kerja,” ujar Dirjen KPAII Kemenperin Tri Supondy.
Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma memastikan siap menyalurkan kredit. “Dengan adanya KIPK, industri padat karya di Bali akan semakin berkembang,” tegasnya.
Hal sama diungkapkan Direktur Bisnis UMKM Bank Jateng Anna Kusumarita. Pihaknya sudah menyiapkan plafon pembiayaan Rp15 miliar di 2025 untuk wilayah Surakarta, Pati, dan Purwokerto.
Menariknya, kredit ini juga diberi subsidi bunga 5% dari pemerintah. Dengan begitu, biaya pinjaman jadi lebih ringan sehingga pelaku industri bisa lebih leluasa ekspansi maupun modernisasi mesin.
Bank Jateng bahkan tengah menyiapkan sistem host to host dengan SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) agar penyaluran kredit lebih cepat dan transparan.
Kemenperin sendiri sudah mengatur sektor penerima KIPK lewat Permenperin No. 34/2025, meliputi enam sektor: makanan-minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit-alas kaki, furnitur, dan mainan anak.
