ABNnews – ASEAN tengah menggeber pembahasan Digital Economy Framework Agreement (DEFA), kerangka kerja digital komprehensif pertama di kawasan.
Inisiatif yang menjadi salah satu flagship deliverables Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 ini diharapkan bisa mempercepat integrasi ekonomi digital dan memperkuat posisi ASEAN sebagai epicentrum of growth.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi RI dalam Special ASEAN Economic Community Council (AECC) Meeting yang digelar secara hybrid, Kamis (28/8).
Pertemuan ini jadi forum penting dalam negosiasi DEFA, terutama terkait isu-isu strategis dan sensitif yang menyangkut kepentingan bersama negara-negara ASEAN.
“Indonesia sudah menerapkan sistem fleksibilitas pembayaran elektronik dengan beberapa negara. Tapi fleksibilitas itu tetap ada kriteria, tidak bisa bebas tanpa batas, sesuai kepentingan Indonesia,” tegas Airlangga.
Hingga Agustus 2025, perundingan DEFA sudah menyepakati 93 paragraf atau sekitar 60% dari total. Isinya mencakup isu penting seperti perlindungan data pribadi, kerja sama keamanan siber, AI dan teknologi baru, kesetaraan digital, hingga dukungan bagi UMKM.
ASEAN menargetkan substantial conclusion 70% sebelum pertemuan ke-26 AECC pada Oktober 2025. Artinya, putaran ke-14 di Jakarta awal Oktober nanti jadi momen krusial untuk mempercepat negosiasi. Target besarnya, seluruh perundingan rampung awal 2026 dan penandatanganan dilakukan pada kuartal akhir 2026.
Pertemuan kali ini juga melahirkan arahan strategis bagi tim perunding untuk menyelaraskan isu digital dengan arah integrasi kawasan yang inklusif. Jika DEFA sukses, nilai ekonomi digital ASEAN diprediksi bisa melejit hingga USD 2 triliun pada 2030 dan menjadikan kawasan ini salah satu kekuatan digital global.
Rapat yang dipimpin Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia, Tengku Zafrul, selaku Ketua AECC 2025, dihadiri para menteri dan pejabat tinggi dari seluruh negara anggota ASEAN serta perwakilan Sekretariat ASEAN.
