Bela Nasib Nelayan Tradisional, Kapolri Luncurkan Program ‘Blue Policing’ Berbasis Kearifan Lokal

Foto dok Humas Polri

ABNnews – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meluncurkan program terobosan bertajuk blue policing yang mengedepankan kemitraan dan kearifan lokal demi membela nasib nelayan tradisional.

Program ini dirancang untuk melindungi perairan laut Indonesia dari praktik penangkapan ikan ilegal seperti penggunaan bom ikan, racun, hingga operasi kapal ilegal yang kerap mengancam sumber mata pencaharian masyarakat pesisir.

Kabag Opsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri Kombes Pol Pitoyo Agung Yuwono menjelaskan bahwa blue policing memadukan pendekatan pencegahan, penegakan hukum, serta kolaborasi erat dengan masyarakat pesisir guna menjaga sumber daya laut sekaligus menopang ketahanan pangan nasional.

“Melalui blue policing, Bapak Kapolri menekankan pentingnya perlindungan laut yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Pitoyo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Pitoyo, praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan tidak hanya menghancurkan kelestarian ekosistem bawah laut, tetapi juga berdampak langsung pada keberlangsungan hidup warga pesisir.

Oleh karena itu, pengamanan perairan diarahkan melalui patroli berbasis risiko, deteksi dini aktivitas ilegal, hingga penindakan terhadap praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) yang sering memicu ketimpangan akses serta konflik wilayah tangkap antara kapal besar dan nelayan tradisional.

Pitoyo menegaskan, menjaga keamanan laut tidak dapat dilakukan kepolisian sendirian tanpa keterlibatan aktif nelayan, pemerintah daerah, instansi terkait, serta komunitas pesisir.

“Nelayan adalah mitra strategis Polri. Mereka memahami kondisi laut dan aktivitas di wilayah tangkapnya,” jelasnya.

Kemitraan tersebut dikembangkan melalui forum dialog pemolisian masyarakat pesisir yang memberi ruang bagi kearifan lokal bahari, termasuk aturan adat awig-awig, sasi, dan panglima laot, dalam pengelolaan sumber daya laut dan pemeliharaan keamanan wilayah.

Di samping itu, Polri turut menyoroti pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran bagi nelayan kecil, serta memperkuat keselamatan melaut lewat pengamanan jalur pelayaran rakyat dan edukasi penggunaan jaket pelampung maupun perangkat navigasi.

“Oleh karena itu, kami ingin membangun komunikasi yang lebih kuat agar setiap potensi gangguan keamanan dapat diketahui lebih awal dan diselesaikan bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pitoyo memaparkan bahwa perlindungan bagi nelayan dalam kerangka blue policing bertumpu pada enam pilar utama:

1. Blue Prevention: Pencegahan gangguan keamanan di wilayah perairan.

2. Blue Community: Kemitraan dan partisipasi aktif masyarakat pesisir.

3. Blue Intelligence: Deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan ancaman keamanan.

4. Blue Law Enforcement: Penegakan hukum yang tegas dan terukur.

5. Blue Environment: Perlindungan kelestarian ekosistem laut.

6. Blue Impact: Evaluasi dampak nyata terhadap kondisi keamanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.


Pitoyo menambahkan, tolok ukur keberhasilan pengamanan laut tidak sekadar dilihat dari kuantitas patroli maupun penindakan, melainkan dari menurunnya gangguan keamanan, meningkatnya keselamatan pelayaran, serta terjaganya stok ikan agar ekonomi warga pesisir terus berkembang.

“Inilah semangat Polisi Bersama Masyarakat yang diwujudkan melalui blue policing, menjaga keamanan sekaligus melindungi kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut,” pungkas Pitoyo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *