ABNnews – Bareskrim Polri memaparkan sejumlah fakta dan alat bukti baru dalam gelar perkara kasus dugaan tindak pidana makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto guna mendalami pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan temuan baru tersebut dikantongi penyidik usai menggeledah sejumlah lokasi, termasuk kediaman Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
“(Fakta dan bukti baru) tidak hanya (dari penggeledahan) itu,” kata Susatyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Susatyo menjelaskan, gelar perkara internal tersebut digelar dengan melibatkan unsur pengawas internal maupun eksternal, mulai dari Divisi Propam, Itwasum, Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), hingga para saksi ahli.
Menurut Susatyo, forum ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan penyidikan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Selain itu, pendalaman atas fakta dan alat bukti anyar tersebut menjadi dasar penting untuk memetakan dan menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dugaan makar ini.
“Terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan. Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” ucap Susatyo.
Sebagaimana diketahui, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Keempat tersangka tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Saat ini, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri, sementara Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Dalam perkembangan penanganan kode etik di internal kepolisian, Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap dua tersangka. Irjen Ahrie Sonta resmi dipecat melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Selasa (10/11/2026), disusul Irjen Eko Hadi Santoso yang dijatuhi sanksi pemecatan serupa pada Selasa (17/11/2026).












