ABNnews – Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa salah satu pertimbangan utama Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) terbaru adalah untuk mengatur pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Lewat revisi atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri ini, perwira tinggi berpangkat dua tingkat di bawah terduga pelanggar kini diperbolehkan menjadi majelis hakim sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” kata Isir saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (18/11/2026).
Dalam aturan yang baru tersebut, terdapat sembilan poin perubahan krusial yang mengatur mekanisme persidangan etik, mulai dari syarat kepangkatan majelis, pihak yang berhak mengajukan banding, hingga opsi sidang secara daring (online).
Berikut 9 Poin Perubahan dalam Perpol Kode Etik Terbaru:
1. Pembatasan Pemohon Banding (Pasal 1 angka 6): Pada aturan lama, banding bisa diajukan oleh pelanggar, istri/suami, anak, maupun orang tua. Kini, hak pengajuan banding dibatasi hanya untuk pelanggar saja.
2. Kewajiban Gelar Perkara (Pasal 15 ayat 4a): Menyisipkan ketentuan bahwa hasil audit investigasi wajib ditindaklanjuti dengan gelar perkara yang melibatkan fungsi pengawasan, SDM, hukum, serta Propam.
3. Batas Waktu Surat Panggilan (Pasal 19 ayat 5): Penyampaian surat panggilan pemeriksaan diubah dari paling lambat tiga hari kerja menjadi paling lambat tiga hari kalender. “Perubahan frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender, artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung,” jelas Isir.
4. Syarat Pangkat Majelis KKEP (Pasal 42 ayat 3): Sebelumnya, anggota KKEP wajib berpangkat sama atau lebih tinggi dari terduga pelanggar. Kini, anggota KKEP dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah. “Dengan arti pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” ujar Isir.
5. Opsi Sidang Daring/Zoom (Pasal 59 ayat 2): Terduga pelanggar tidak lagi mutlak wajib hadir fisik di ruang sidang, melainkan dapat mengikuti sidang melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP. “Artinya ada dua pilihan, pelanggar bisa hadir langsung dalam sidang atau bila pelanggar tidak bisa hadir dalam ruang sidang bisa menggunakan media elektronik seperti melalui Zoom dengan syarat atas persetujuan Ketua KKEP,” paparnya.
6. Syarat Pangkat KKEP Banding (Pasal 74 ayat 3): Perubahan serupa juga berlaku pada komisi banding, di mana anggota KKEP Banding kini boleh berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat pelanggar.
7. Pemangkasan Masa Penempatan Khusus/Patsus (Pasal 98 ayat 4): Batas waktu penempatan anggota Polri di tempat khusus dipangkas dari maksimal 30 hari kerja menjadi paling lama 20 hari kalender guna menyesuaikan ketentuan KUHAP.
8. Penyesuaian Batas Waktu Patsus (Pasal 109 huruf d): Ketentuan serupa ditegaskan kembali pada pasal ini dengan memangkas durasi patsus dari paling lama 30 hari kerja menjadi maksimal 20 hari kalender.
9. Perluasan Syarat Sanksi PTDH (Pasal 111 ayat 2 huruf c): Syarat pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) diperjelas dengan menambahkan frasa “atau lebih” pada ancaman pidana penjara lima tahun, sehingga tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas lima tahun turut masuk dalam cakupan aturan tersebut.










