ABNnews – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menanggapi berembusnya isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Puan mengimbau seluruh pihak untuk tidak berspekulasi dan tetap menyikapi isu tersebut secara dingin.
Tanggapan itu disampaikan Puan selepas menghadiri Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
“Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” ujar Puan.
Politikus PDI Perjuangan itu secara tegas memastikan bahwa Gibran hingga saat ini masih menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya sebagai pendamping Presiden.
“Masih, Gibran masih Wapres,” tegas Puan.
Dalam kesempatan yang sama, Puan turut merespons pergerakan sejumlah anggota DPR yang mulai menggalang tanda tangan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kedudukan Wapres.
Namun, Puan enggan berkomentar jauh mengenai penjadwalan Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk membahas usulan tersebut.
“Belum ada (agenda),” jawabnya singkat.
Dinamika politik di Senayan belakangan memanas seiring langkah sejumlah wakil rakyat yang resmi membubuhkan tanda tangan pengusulan HMP terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, sempat membagikan dokumen bertajuk ‘Pengusul Hak Menyatakan Pendapat’ yang memuat lembar pengesahan serta penjelasan pasal-pasal pendukung. Nama Mardani tercatat berada di urutan pertama dari daftar tersebut.
Meski dalam dokumen awal baru terpantau 12 nama, Mardani menyebutkan jumlah anggota DPR yang bergabung menyuarakan HMP terus bertambah signifikan.
“Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR,” ungkap Mardani saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden menjadi sorotan tajam publik usai terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA atas nama Gibran, disusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran tidak sah.
Kondisi tersebut memicu gelombang desakan dari berbagai kalangan politikus agar DPR segera mengulirkan HMP. Selain Ahmad Doli Kurnia dari Fraksi Golkar yang menyuarakan dorongan serupa, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga mengonfirmasi adanya derasnya aspirasi kelompok masyarakat yang meminta Fraksi PDIP mengambil langkah resmi mengajukan HMP.
