ABNnews – Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, menggertak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait sengketa lahan tanah bongkaran di dekat Stasiun Tanah Abang.
Hercules mewanti-wanti Maruarar agar tidak menggunakan nama maupun program Presiden untuk mengabaikan hak ahli waris atas tanah tersebut demi rencana pembangunan rumah susun (rusun).
Hercules menilai langkah Maruarar yang akrab disapa Ara seolah memanfaatkan program perumahan pro-rakyat dari Presiden untuk melegitimasi pemanfaatan lahan yang masih disengketakan.
“Kamu (Maruarar) jangan memanfaatkan perubahan Bapak Presiden yang baik, artinya mau bangun perumahan yang murah buat masyarakat itu, tolong cari tanah negara yang sedang menganggur yang di Kota Jakarta ini,” cetus Hercules dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram GRIB Jaya, Kamis (22/10/2026).
“Jadi kamu (Maruarar) jangan memanfaatkan itu, terus kamu main sekarang (sebut) ancaman negara, ancaman negara. Ini tanah ini ada yang punya,” tambahnya.
Kubu Hercules pun mendesak Kementerian PKP mencari alternatif lahan lain milik pemerintah atau BUMN jika ingin membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Mau bangun perumahan yang murah buat masyarakat itu, tolong cari tanah negara yang sedang menganggur, yang di kota Jakarta ini, apa mungkin dari Kereta Api, apa dari BPN sendiri,” kata Hercules.
Untuk diketahui, lahan tanah bongkaran yang berlokasi tak jauh dari Pasar Tanah Abang tersebut memiliki luas mencapai lebih dari 3 hektar.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengklaim sebagai pemilik sah berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 17 dan HPL Nomor 19 yang diterbitkan BPN pada 2008. HPL tersebut diperoleh PT KAI setelah menerima hibah aset dari Departemen Perhubungan pada 1988.
Namun, lahan strategis itu juga diklaim oleh warga bernama Sulaiman Effendi. Ia mengaku sebagai ahli waris sah yang memegang dokumen pertanahan era Kolonial Belanda, Eigendom Verponding Nomor 946 Tahun 1923 atas nama Ilias Rajo Mentari.
Wakil Kepala Bidang Hukum dan Advokasi GRIB Jaya sekaligus kuasa hukum ahli waris, Wilson Collin, membantah keras tuduhan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin yang menyebut pihaknya menduduki lahan secara ilegal.
“Direkturnya juga mengatakan yang menduduki secara ilegal adalah ormas, ini bukan menduduki, karena ahli waris punya alasan. Tidak pernah dilepas, kalau sudah dilepas berarti kami menduduki liar. Sekarang belum ada transaksi jual beli, bagaimana menduduki liar,” kata Wilson dikutip dari siaran YouTube GRIB TV.
Wilson menyayangkan sikap tendensius Dirut PT KAI maupun Menteri PKP Maruarar Sirait. Ia menegaskan perselisihan kepemilikan ini harus diselesaikan melalui jalur hukum perdata.
“Oleh karenanya saya menekankan kalau mau itu selesaikan secara keperdataan. Kasus ini sudah kami perdatakan karena ada tendensi-tendensi mem-blow up seolah kami menduduki, pada hari Rabu kami sudah daftarkan ke PN Jakarta Pusat,” tegas Wilson.
Hercules mengaku kaget saat rombongan Menteri PKP bersama PT KAI mendatangi lokasi dan langsung mengumumkan rencana pembangunan hunian vertikal di atas tanah yang status hukumnya belum tuntas.
“Mengenai Menteri Perumahan Ara Sirait, itu kan menyangkut tanah bongkaran. Artinya cepat banget gitu loh. Waktu itu, pada dengar programnya Pak Presiden, masalah pemerintah akan membuatkan rumah murah untuk masyarakat mendengar ke bawah,” ungkap Hercules.
Ia menegaskan, pemerintah seharusnya menelusuri dulu kejelasan status kepemilikan lahan sebelum mengumumkan proyek pembangunan ke publik.
“Jadi itulah Ara Sirait memanfaatkan itu, langsung datangin tanah bongkaran, terus mau segera dibangun. Kamu tanya dulu, ini bukan punya Kereta Api, ini tanah milik (ahli waris) dan suratnya lengkap. Terus tiba-tiba mau dibangun, bagaimana ceritanya?” pukas Hercules.
