ABNnews – Bahlil Lahadalia mengemban dua jabatan strategis sekaligus dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Meski memegang posisi ganda, Bahlil memastikan dirinya tidak mengambil tambahan gaji. Ia menegaskan hanya menerima hak gaji sebagai Menteri ESDM demi menghindari pemborosan anggaran negara.
“Penambahan Menko baru ini bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya nggak mau, tipe saya bukan seperti itu. Jadi kami sudah menyampaikan bahwa Menko Hilirisasi ini karena menterinya satu, jadi kita memakai anggaran dari Kementerian ESDM. Tidak ada Kemenko, nanti di situ dibagi. Yang kedua gajinya juga satu aja, gaji Menteri ESDM, sekalipun dua Keppres gajinya satu aja,” ujar Bahlil di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Bahlil menjelaskan bahwa payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur struktur organisasi hingga ruang lingkup Kemenko baru tersebut saat ini masih digodok.
Lantaran belum memiliki jajaran pejabat definitif, operasional Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi saat ini berjalan sangat terbatas. Bahlil bahkan berseloroh mengenai kondisi kerjanya yang masih tanpa jajaran staf lengkap.
“Saya mudah-mudahan fit and proper test-nya lulus, saya belum punya deputi, belum punya Sesmen, jadi ketik masih ketik sendiri,” kelakarnya.
Terkait instansi yang berada di bawah naungan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil menyampaikan proses konsolidasi struktur hingga kini belum rampung sepenuhnya.
Namun, ia membocorkan dua kementerian yang sudah dipastikan masuk dalam koordinasinya, yakni Kementerian ESDM serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
“Saya katakan sejak dari pelantikan bahwa kami lagi melakukan konsolidasi. Kementerian apa saja di bawah kami belum 100% selesai. Tapi saya sedikit memberikan bocoran bahwa kemungkinan besar yang sudah pasti itu adalah ESDM, sama Kementerian Investasi dan Hilirisasi, itu sudah pasti,” jelas Bahlil.
Selain kedua instansi tersebut, Bahlil mengisyaratkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berpeluang turut bergabung. Hal ini mengingat agenda hilirisasi berkaitan erat dengan percepatan industrialisasi nasional.
“Yang mungkin ada satu dua kementerian lagi yang terkait dengan hilirisasi. Kalau kita bicara hilirisasi kan kita bicara industrialisasi, karena instrumen daripada hilirisasi untuk mencapai nilai tambah ya industri. Mungkin juga, mungkin ya, mungkin Kementerian Perindustrian,” pungkasnya.
