ABNnews – Ketua Umum Asosiasi Usaha Kecil, Mikro dan Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih, Dokter Ali Mahsun Atmo, menyoroti ketimpangan mendasar antara potensi besar sumber daya maritim Indonesia dan tingkat kesejahteraan nelayan yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
Sebagai solusi, Ali mendorong pengadaan ribuan kapal modern bagi para nelayan memanfaatkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ali mengungkapkan, Indonesia merupakan negara maritim dengan garis pantai terpanjang di dunia yang mencapai lebih dari 100 ribu kilometer, dengan 70 persen wilayahnya berupa perairan.
Negeri ini juga dihuni sekitar 2,2 hingga 2,6 juta nelayan, di mana 160 juta penduduk tinggal di wilayah pesisir yang tersebar di 12.968 desa.
Namun, potensi melimpah tersebut dinilai belum sebanding dengan kondisi kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Mayoritas nelayan dan masyarakat pesisir hidupnya di bawah kesejahteraan. Tentunya banyak faktor penyebabnya, di samping ratusan triliun rupiah kekayaan laut negeri ini setiap tahun dicuri kapal asing, serta para nelayan hanya sebagai buruh dikangkangi para pemilik modal besar domestik dan asing,” ujar Ali Mahsun Atmo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Ali mengaku menyaksikan langsung kondisi memprihatinkan tersebut saat berkeliling Indonesia, salah satunya saat mendatangi Pelabuhan Bengkulu. Di sana, para nelayan hanya ditempatkan sebagai objek dan menggantungkan hidup sebagai buruh pada pemilik modal.
Selama 81 tahun kemerdekaan RI, negara dinilai belum memberikan perhatian secara serius terhadap kedaulatan maritim dan kesejahteraan nelayan.
Oleh karena itu, APKLI Merah Putih mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berencana membangun 1.582 unit kapal nelayan pada tahun 2027 mendatang demi memperkuat kedaulatan maritim dan mendongkrak ekonomi pesisir.
Ali mendorong agar nelayan dijadikan sebagai subjek ekonomi, bukan sekadar objek. Meskipun armada kapal tersebut bisa menjadi bantuan langsung dari Presiden, pihaknya lebih mendorong pemerintah memberikan fasilitas usaha, regulasi, pendampingan, hingga promosi dan pemasaran baik melalui Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Koperasi Nelayan, maupun Kelompok Usaha Masyarakat Pesisir.
Secara teknis, APKLI Merah Putih berharap Presiden Prabowo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengalokasikan pagu KUR tahun 2027 sebesar Rp 50 triliun khusus guna pengadaan kapal modern.
Rincian alokasi KUR Rp 50 triliun yang diusulkan mencakup:
* 1.000 unit Kapal 30 GT (estimasi Rp 7 M/unit): Butuh KUR Rp 7 triliun.
* 400 unit Kapal 100 GT (estimasi Rp 25 M/unit): Butuh KUR Rp 10 triliun.
* 400 unit Kapal 150 GT (estimasi Rp 39 M/unit): Butuh KUR Rp 15,6 triliun.
* 200 unit Kapal 200 GT (estimasi Rp 45 M/unit): Butuh KUR Rp 9 triliun.
* Sisa Pagu KUR: Dialokasikan untuk menyokong rantai pasok ekosistem perekonomian nelayan.
“Kunci suksesnya adalah pendampingan dari hulu hingga hilir, serta pemerintah tidak bekerja sendirian,” imbau alumnus FK Unibraw dan FKUI tersebut.
Ali menegaskan, keberpihakan nyata terhadap kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir telah dinantikan sejak lama. Oleh sebab itu, pelaksanaan program ini harus dikawal ketat agar tidak gagal akibat penyelewengan maupun tindakan koruptif.
“Keberpihakan besar dan nyata Presiden Prabowo kepada ekonomi serta kesejahteraan nelayan telah dirindukan sejak Indonesia merdeka. Oleh karena itu harus sukses dan tidak boleh gagal akibat tindakan koruptif dan penyalahgunaan kewenangan,” tegas mantan Dewan Pembina PP IPPNU dan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI tersebut.
APKLI Merah Putih menyatakan siap berada di garis depan untuk mendukung dan mengawal program keberpihakan ekonomi pro-rakyat kecil yang dicanangkan pemerintah.
