ABNnews – Indonesia memamerkan pencapaian sebagai negara pertama di dunia yang menjalankan program B50 dalam ajang G20 Energy Abundance Ministerial Meeting di Houston, Texas, Amerika Serikat.
Program penggunaan solar tercampur 50 persen bahan bakar nabati ini diproyeksikan mampu menghemat biaya impor solar hingga hampir USD 10 miliar per tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot pada forum energi yang berlangsung 14-16 September 2026.
B50 menjadi salah satu senjata utama Indonesia dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gangguan pasokan minyak akibat konflik geopolitik global.
“Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menjalankan program B50,” tegas Yuliot, Selasa (15/9/2026) waktu setempat.
Inovasi B50 diproyeksikan sanggup mensubstitusi kebutuhan impor solar sebanyak 310 ribu barel per hari sekaligus membuka lebih dari 2 juta lapangan kerja baru di dalam negeri.
Selain menggebrak lewat B50, Indonesia terus berupaya menekan ketergantungan impor BBM nasional. Saat ini, konsumsi BBM dalam negeri mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik baru berada di angka 600 ribu barel per hari.
Guna menutup celah tersebut, pemerintah memasang target produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari. Pemerintah juga membuka peluang investasi di 118 wilayah kerja (WK) migas dengan menawarkan skema fiskal yang menarik bagi investor.
“Kami telah membenahi iklim investasi di dalam negeri. Kami mempermudah prosedur berusaha,” kata Yuliot.
Di sektor ketenagalistrikan, Indonesia memproyeksikan pertumbuhan permintaan listrik sebesar 5,3 persen per tahun. Menjawab tantangan tersebut, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 Gigawatt (GW), di mana 76 persen di antaranya berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).
Pengembangan RUPTL ini membutuhkan investasi mencapai USD 180 miliar dan membuka 73 persen kapasitas baru bagi produsen listrik independen (Independent Power Producer/IPP).
Pemerintah turut mendorong pembangunan 100 GWp Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) pada sistem utama, meski batu bara masih menjadi penopang utama pasokan listrik saat ini.
Di hadapan para delegasi G20 yang tahun ini berada di bawah Presidensi Amerika Serikat Yuliot menegaskan bahwa pendekatan transisi energi tiap negara tidak bisa diseragamkan (no one-size-fits-all). Indonesia mendorong transisi energi yang tetap menghormati kedaulatan serta kondisi ekonomi lokal.
“Indonesia mendukung hak berdaulat setiap negara untuk menentukan jalur energinya berdasarkan kondisi nasionalnya. Kami terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan tetap mendorong transisi energi yang berkeadilan menuju Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat,” jelasnya.
Indonesia menyambut baik fleksibilitas teknologi, termasuk dalam program clean cooking agar tetap netral teknologi dan didukung pembiayaan yang memadai.
“G20 harus mendorong pendekatan yang seimbang yang memajukan ketahanan energi, keterjangkauan, aksesibilitas, dan keberlanjutan. Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh anggota untuk membangun masa depan energi global yang inklusif, berkelanjutan, dan aman,” tutup Yuliot.
