ABNnews – Gelaran pameran properti Danantara Housing Expo 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan berbagai kemudahan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat, mulai dari penawaran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun hingga uang muka (DP) mulai dari 1 persen.
Pameran ini berlangsung selama empat hari, mulai 27 hingga 30 Agustus 2026, di NICE, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menargetkan angka transaksi akad jual-beli hunian pada ajang ini dapat menembus Rp 6 triliun hingga Rp 10 triliun.
“Target transaksi kita kurang lebih, kalau kita targetkan tentu paling tidak itu sampai Rp 6 hingga Rp 10 triliun, yang kita harapkan,” ujar Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, kepada wartawan di NICE PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (27/8/2026).
Skema KPR dengan tenor panjang hingga 40 tahun khusus disediakan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) demi menekan skema cicilan agar lebih terjangkau.
“Kesempatan orang untuk mendapatkan rumah lebih panjang, lebih luas. Kalau tenor 40 tahun kan cicilannya jadi kecil. Ini tentu sangat bermanfaat untuk semua orang,” tutur Dony.
Danantara Housing Expo 2026 menghadirkan lebih dari 120.000 pilihan properti yang dipasok oleh lebih dari 130 pengembang dari BUMN maupun swasta.
Seluruh properti dikelompokkan ke dalam beberapa zona, yakni First Home, Family Home, dan Premium Living, untuk mengakomodasi berbagai segmen kebutuhan dan daya beli masyarakat.
Khusus pengembang BUMN, terdapat 12 pengembang yang menyumbangkan 16.559 unit dari 98 proyek di 23 provinsi dengan total nilai inventori mencapai Rp 9,79 triliun. Dari angka tersebut, sebanyak 6.611 unit merupakan hunian MBR, sedangkan 9.948 unit sisanya merupakan hunian non-MBR.
Guna melengkapi kemudahan transaksi, Danantara menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyediakan skema pembiayaan menarik, seperti uang muka mulai dari 1 persen serta tingkat suku bunga yang kompetitif.
Inisiatif ini dirancang guna membantu mengatasi persoalan kebutuhan hunian di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, tercatat masih ada sekitar 9,29 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah pribadi, dan sekitar 18 juta rumah tangga masih menghuni tempat tinggal yang belum memenuhi standar kelayakan.
