ABNnews – Momen menarik terjadi saat Presiden Prabowo Subianto mencecar Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan terkait keberadaan lima perusahaan sawit yang terlibat kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam Rapat Terbatas (Ratas) Penanganan Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Senin (24/8/2026), Prabowo secara khusus meminta daftar nama korporasi tersebut dan mengancam akan mencabut izinnya.
Sesi cecar-mencecar ini bermula ketika Irjen Herry Heryawan memaparkan langkah penindakan hukum di wilayah hukum Riau.
“Ada lima perusahaan yang diberikan sanksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak,” kata Herry di hadapan Presiden.
Mendengar laporan tersebut, Prabowo langsung meminta penjelasan lebih mendalam dan meminta rincian nama perusahaan yang dimaksud.
“Aku minta nama korporasi itu ya,” pinta Prabowo.
“Ada di sini,” jawab Herry seraya menunjukkan data tersebut.
Prabowo lantas mempertanyakan komitmen dan tanggung jawab kelima korporasi sawit tersebut setelah dijatuhi sanksi oleh pemerintah.
“Apa yang lima perusahaan itu sudah memperbaiki sekarang?” tanya Prabowo.
“Sudah Bapak. Sudah memenuhi, tapi sampai sekarang masih status quo lima perusahaan tersebut, lima perusahaan sawit. Masih status quo, Bapak,” jawab Herry.
Mendengar status izin operasional kelima perusahaan sawit tersebut yang ternyata belum dicabut, Prabowo menegaskan bakal membawa masalah perizinan ini untuk diselesaikan secara tegas di Jakarta.
“Pokoknya siapa perusahaan yang tidak mau ikut menjaga, itu kita cabut,” tegas Prabowo, yang dijawab “Siap” oleh Kapolda Riau.
Prabowo mengingatkan bahwa kawasan hutan merupakan sumber kehidupan bersama bagi masyarakat maupun kelangsungan bisnis korporasi itu sendiri.
Oleh sebab itu, ia tidak akan mentoleransi perusahaan yang bertindak seenaknya tanpa melakukan upaya pencegahan karhutla.
“Karena ini kan sumber, sumber kehidupan rakyat, sumber kehidupan perusahaan itu juga. Enggak boleh dia seenaknya, dia tidak mencegah. Ya, mencegah itu,” pungkas Prabowo.
