ABNnews – Bareskrim Polri menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna mengendus indikasi keterlibatan korporasi maupun pemodal besar di balik maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Langkah ini diambil usai polisi menetapkan 72 orang tersangka yang mayoritas berlatar belakang petani kecil dan pekerja serabutan.
Kepolisian menduga para pekerja di lapangan tersebut tidak bergerak sendiri, melainkan ada aktor intelektual yang mendanai aksi pembakaran lahan tersebut.
“Sebagian besar pengakuannya masih individu, tetapi nanti akan kami lihat dari transaksi keuangannya. Apakah biaya itu biaya pribadi ataupun ada aliran-aliran dari korporasi yang menyuruh atau memerintahkan mereka untuk melakukan pembakaran,” kata Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol Mohammad Irhamni dalam konferensi pers di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Minggu (23/8/2026).
Irhamni menegaskan, penyidik tidak akan langsung percaya begitu saja pada pengakuan para tersangka di lapangan. Pembuktian bakal ditelusuri secara ilmiah melalui jejak transaksi dan alat bukti material lainnya.
“Kami tidak percaya apa pengakuan dia, tetapi fakta, bukti, transaksi, ataupun evidence-evidence lain akan kami cari,” tegasnya.
Sinergi bersama PPATK diharapkan dapat membongkar peta lalu lintas uang yang mengalir kepada para eksekutor pembakar lahan.
“Kami kelebihannya penyidik adalah bisa menggeledah, bisa menyita, bisa koordinasi dengan PPATK untuk mencari arus ataupun aliran transaksi keuangan,” ulas Irhamni.
Hingga saat ini, pihak Bareskrim Polri masih mendalami nilai nominal uang maupun modus pengiriman dana yang diterima oleh para tersangka.
“Untuk transaksi keuangan sedang pendalaman. Apakah mereka ada yang menyuruh, kemudian ada yang membiayai, tentunya alat-alat pembayaran mereka, transaksi rekening sedang kami upayakan untuk kerja sama dengan PPATK,” pungkas Irhamni.
