ABNnews – Kritik keras dari berbagai pihak belakangan ini terus menghujani pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait masalah disiplin fiskal.
Kendati demikian, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D, menilai kondisi fiskal Indonesia sebenarnya masih tergolong aman dan berada dalam batas toleransi yang memadai.
Menurut Didik, indikator kekuatan fiskal tersebut tecermin jelas dari angka defisit anggaran negara hingga tengah tahun ini. Berdasarkan laporan yang ada, defisit fiskal sampai bulan Mei 2026 relatif mampu dijaga ketat pada angka 0,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kondisi fiskal cukup baik dengan pendapatan dan pengeluaran masih dalam toleransi yang memadai. Mudah-mudahan ini terus terjaga sampai pada kuartal II yang akan datang,” kata Didik dalam analisisnya yang diterima redaksi ABNnews, Selasa (16/6/2026).
Faktor lain yang membuat postur APBN tetap kokoh adalah langkah taktis pemerintah dalam meredam gejolak anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah telah menurunkan total alokasi anggaran mega proyek tersebut menjadi Rp268 triliun. Angka ini diperkirakan bakal menyusut lagi seiring janji pemerintah untuk memfokuskan sasaran program hanya pada daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Terjaganya defisit fiskal hampir satu semester ini juga didukung oleh moncernya penerimaan negara, baik dari sektor pajak maupun non-pajak. Kesuksesan ini tidak terlepas dari peran krusial implementasi sistem Coretax yang membuat pengumpulan pajak menjadi jauh lebih efektif.
Hingga Mei 2026, pendapatan fiskal melonjak sekitar 19 persen secara Year on Year (YoY) dengan nilai menembus Rp1.185,0 triliun. Sektor penerimaan pajak menjadi motor penggerak utama dengan kenaikan 22 persen (YoY), yang dipicu oleh melesatnya setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 41 persen (YoY).
Pajak Melejit, Belanja Negara Condong ke Sosialisme
Bila dibedah lebih dalam, pertumbuhan kantong penerimaan pajak ini disokong penuh oleh sektor-sektor kakap. Pajak dari sektor perdagangan meroket hingga 52 persen (YoY), diikuti sektor pertambangan yang tumbuh 38 persen (YoY), dan sektor manufaktur yang meningkat 20 persen (YoY).
Sementara itu, pendapatan non-pajak juga mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 19,9 persen (YoY), terutama didominasi oleh setoran dari sektor teknologi, informasi, dan komunikasi.
Namun, Didik memberikan catatan bahwa rasio pajak (tax ratio) Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Pemerintah dituntut untuk terus menggenjotnya agar bisa setara dengan negara-negara tetangga di lingkungan ASEAN.
Menariknya, di sisi belanja, Didik melihat adanya kecenderungan arah kebijakan pemerintah yang menuju ke sistem sosialisme, ditandai dengan semakin besarnya intervensi dan peran negara. Sesuai janji kampanye, prioritas anggaran tersedot besar-besaran untuk sektor pangan dan energi.
Pengeluaran terkait ketahanan pangan tercatat melonjak hingga 76 persen (YoY), terutama dialokasikan untuk petani, pangan rakyat, subsidi pupuk, serta BULOG. Belanja bulanan untuk subsidi dan kompensasi energi bahkan terbang tinggi hingga 208 persen (YoY). Sementara itu, realisasi pencairan dana untuk program MBG sendiri baru menyerap sekitar Rp86,6 triliun sepanjang hampir satu semester ini.
“Saya kira pemerintah mendengar kritik tersebut dan (anggaran MBG) sudah dikurangi. Karena selama hampir 1 semester baru menyerap Rp86,6 triliun, semester berikutnya diperkirakan tidak akan jauh berbeda. Jadi akan ada penghematan dana karena fokus ke daerah 3T,” jelas Didik.
SBY ‘Turun Gunung’ Ikut Sentil Pasar
Guna menyokong rencana defisit APBN, pemerintah sejauh ini telah menarik pembiayaan fiskal sebesar Rp379,4 triliun atau setara dengan 55,1 persen dari target anggaran setahun penuh.
Dana penyangga ini disiapkan demi memastikan defisit anggaran tidak melampaui batas aman 3 persen. Presiden Prabowo bahkan menargetkan defisit jauh lebih kecil lagi, meski kabarnya target ambisius tersebut belum sanggup dipenuhi oleh Menteri Keuangan.
Di tengah situasi penuh dinamika ini, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ikut ‘turun gunung’ memberikan wejangan politik-ekonomi.
SBY yang biasanya lebih sering menghabiskan waktu untuk melukis dan mengunjungi daerah berpanorama indah, mendadak mencuitkan pandangannya mengenai pentingnya disiplin fiskal di akun Twitter (X) miliknya yang memiliki 8 juta pengikut.
SBY menyampaikan rasa syukurnya melihat indikator ekonomi makro, seperti nilai tukar Rupiah dan harga saham, yang terus membaik akibat meredanya faktor eksternal. “Alhamdulillah ada good news untuk kita semua,” ungkap SBY.
Secara terbuka, SBY juga mengapresiasi gerak cepat Presiden Prabowo dan Bank Indonesia (BI) dalam mengintervensi pasar demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Meredanya tekanan global ini dipicu oleh tren penurunan harga minyak mentah jenis Brent yang menyentuh level terendah dalam dua bulan terakhir ke angka 80 dolar AS per barel, setelah sempat bertengger di puncaknya sebesar 120 dolar AS per barel.
Penurunan sekitar 4 persen ini terjadi berkat kesepakatan damai antara AS dan Iran yang diinisiasi oleh Donald Trump demi meredam gejolak publik di AS sekaligus membuka kembali jalur logistik Selat Hormuz yang sempat tersendat sejak Februari lalu.
Meskipun indikator ekonomi makro dalam negeri menunjukkan tren perbaikan dan pasar saham regional cenderung stabil, Didik menegaskan nasihat SBY di ruang publik tetap krusial untuk dipatuhi. Pemerintah wajib memberikan perhatian ekstra pada tata kelola dana daerah, perbaikan sistem Coretax, serta penuntasan masalah restitusi pajak.
“Jika pasar melihat konsistensi kebijakan, tata kelola fiskal dan pemerintahan yang baik, serta komunikasi pemerintah yang kredibel, maka kepercayaan pasar lambat laun akan pulih sepenuhnya,” pungkas Didik.
