ABNnews – Ekonom Senior Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menyoroti kondisi pasar modal Indonesia yang saat ini terjungkal habis-habisan hingga mendekati level krisis 2008.
Didik menyentil sikap pemerintah yang dinilai kurang memiliki sense of crisis karena menganggap biasa saja penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari level 9.200 ke 5.900 yang sudah terjadi selama berbulan-bulan.
Dampak ambruknya pasar modal ini turut menyeret saham-saham perbankan kelas kakap.
Didik mencontohkan nilai saham PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang bahkan sudah merosot lebih dari 50 persen akibat aksi investor asing yang memilih kabur dari pasar keuangan dalam negeri.
Menurut Didik, fenomena ini menjadi sinyal adanya masalah yang sangat mendalam di sektor perekonomian nasional, yaitu rontoknya tingkat kepercayaan (trust) investor ke titik nadir hingga mereka enggan hadir kembali di pasar keuangan Indonesia.
Didik mengungkapkan bahwa di balik hancurnya angka-angka indikator pasar modal, ada persoalan kredibilitas pemerintah yang belum mampu dipulihkan.
Langkah Bank Indonesia (BI) yang bertanggung jawab di sektor moneter pun dinilai tidak mempan meskipun sudah berulang kali mengguyur pasar dan menguras cadangan devisa.
Pasar dan investor tetap bergeming, pasar saham terus jatuh, dan nilai tukar rupiah terus melemah.
“Sekraang kita menyaksikan bahwa trust sudah jauh lebih penting dan lebih mendasar daripada angka. Angka-angka pertumbuhan kita tidak terlalu buruk, begitu juga angka indikator perdagangan, tetapi karena kepercayaan jatuh, maka investor pergi,” urai Didik dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).
Ia membandingkan dengan negara lain yang memiliki defisit anggaran atau rasio utang tinggi, namun mata uangnya tetap perkasa lantaran investor percaya pada kredibilitas pemerintah dan institusi negaranya.
Oleh karena itu, Didik mendesak perlunya langkah nyata untuk membangun kembali kepercayaan pasar dan memunculkan sikap tanggap darurat terhadap situasi pelik ini.
Saat ini, lanjut Didik, pelaku pasar tengah bersikap wait and see untuk melihat apakah kebijakan ekonomi pemerintah akan konsisten dan tidak berubah-ubah akibat dipengaruhi oleh kelompok kepentingan politik tertentu.
Pasar juga menuntut pengelolaan fiskal yang mutlak wajib dilakukan secara hati-hati, penegakan kepastian hukum atas investasi, perlindungan hak privat, serta berjalannya lembaga negara independen yang kredibel.
Didik kemudian merefleksikan pengalamannya saat ditunjuk menjadi anggota Tim Nasional Reformasi di bidang ekonomi era Presiden BJ Habibie melalui Surat Keputusan (SK) Presiden. Saat krisis hebat kala itu, reformasi total di bidang institusi, penegakan demokrasi, pelepasan tahanan politik, pembentukan bank sentral yang independen, hingga penyusunan undang-undang antimonopoli terbukti berhasil mengembalikan kepercayaan pasar.
“Hasilnya, nilai tukar menjadi kuat dari Rp 16.800 menjadi Rp 6.500 per dolar AS. Namun, ketika muncul keraguan terhadap aspek-aspek tersebut saat ini, premi risiko Indonesia naik dan investor meminta kompensasi yang lebih tinggi atau memilih keluar,” kenang Didik.
Menyikapi situasi ekonomi yang kian mengkhawatirkan, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut memberikan atensi.
Didik menyebut, selama bertahun-tahun SBY memilih menahan diri untuk tidak mengusik kebijakan pemerintah demi menjaga etika sebagai mantan presiden dan membiarkan kabinet menyelesaikan persoalannya sendiri.
Namun, demi kepentingan bangsa, kali ini SBY hadir memberikan saran lunak agar pemerintah segera fokus memulihkan kepercayaan pasar.
SBY menekankan bahwa urusan ekonomi tidak melulu berbicara soal kalkulasi fiskal dan moneter di atas kertas, melainkan utamanya soal kepercayaan.
Jika pasar melihat adanya kepastian hukum, konsistensi kebijakan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan komunikasi pemerintah yang kredibel, maka kepercayaan lambat laun akan pulih.
“Jika tidak, kita akan melihat sebaliknya, trust menurun, modal cenderung keluar dari pasar keuangan, permintaan valas meningkat, dan tekanan terhadap rupiah membesar. Itulah yang terjadi saat ini, rupiah tergerus, indeks saham jatuh,” cetus Didik.
Soroti APBN dan Parlemen ‘Yes-Men’
Lebih lanjut, Didik mewanti-wanti bahwa pasar akan melihat secara detail bagaimana arsitektur kebijakan fiskal pemerintah.
Ia menegaskan bahwa APBN merupakan dokumen kepercayaan publik yang pengelolaannya akan langsung membentuk persepsi pasar global.
Ia mengkritik tajam tren pengelolaan APBN saat ini jika dikelola tidak hati-hati, di mana belanja negara meningkat tanpa kendali, banyak program baru dengan kebutuhan dana besar tidak dievaluasi, serta sikap DPR yang dinilai hanya menjadi yes-men alias sekadar menyetujui.
Didik menegaskan pasar baru akan percaya jika pengelolaan APBN terukur, terkendali, penerimaan kredibel, defisit terukur, dan prosesnya dijalankan dengan baik serta sahih di parlemen.
Didik menyimpulkan bahwa krisis yang terjadi saat ini sudah sangat benderang. Walaupun awalnya dipicu oleh sentimen krisis global, titik pangkal masalah sesungguhnya ada pada faktor domestik, yaitu masalah kepercayaaan.
Akibatnya, investor asing bereaksi spontan dengan mengurangi eksposur mereka demi mengamankan keuntungan yang telah diraih selama ini ketimbang menghadapi risiko risiko ketidakpastian di masa depan.
“Mereka sudah untung selama ini, daripada berat risikonya ke depan maka lebih baik keluar. Permintaan dolar naik dan otomatis rupiah melemah. Untuk mengatasi hal ini, kepercayaan harus dibangun kembali,” pungkasnya.
