ABNnews – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memamerkan kisah sukses (success story) strategi hilirisasi Indonesia di panggung dunia.
Di hadapan para delegasi negara anggota, Airlangga mengungkapkan bahwa kebijakan hilirisasi RI berhasil mendongkrak nilai ekspor mineral dan baja secara masif, dari yang hanya sebesar US$ 5 miliar pada tahun 2016 melesat tajam menjadi US$ 30 miliar pada tahun 2025 lalu.
Kabar tersebut disampaikan Airlangga saat mewakili Indonesia dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) atau OECD Ministerial Council Meeting 2026 yang digelar di Paris, Prancis.
Keberhasilan RI ini menjadi bukti nyata bagi komunitas internasional bahwa kebijakan industri yang dirancang dengan tepat mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang luar biasa bagi negara berkembang.
Di tengah tantangan perlambatan produktivitas global dan tensi geopolitik yang kian memanas, Airlangga menegaskan pentingnya mengubah kebijakan industri global.
Ia menyerukan agar kebijakan industri diubah arahnya, dari yang semula sekadar instrumen perlindungan (proteksionisme), bertransformasi menjadi katalisator inovasi yang transparan, kompetitif, dan berkelanjutan.
Meskipun tren belanja kebijakan industri global melonjak hingga 16% dalam empat tahun terakhir, PTM OECD 2026 yang berfokus pada sinkronisasi visi digitalisasi dan keberlanjutan lingkungan ini memuat peringatan keras. Para delegasi mengingatkan risiko fatal dari kebijakan yang tidak efisien.
Banyak negara dinilai masih terjebak pada pemberian subsidi instan tanpa adanya strategi keluar (exit strategy) yang jelas, sehingga justru berpotensi memicu distorsi pasar dan mengerem produktivitas nasional.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, OECD menetapkan standar baku berupa panduan “Tiga Tes” yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dalam merancang kebijakan industri yang sehat:
* Targetkan Kegagalan Pasar yang Nyata: Setiap intervensi pemerintah harus berbasis data/bukti yang kuat dan memiliki tujuan yang terukur.
* Memiliki Jalur Keluar (Exit Strategy): Subsidi wajib bersifat sementara agar tidak menciptakan ketergantungan kronis yang membebani fiskal negara.
* Beroperasi dalam Kerangka Pasar Terbuka: Kebijakan harus memacu inovasi dan kompetisi, bukan malah membentengi perusahaan yang tidak efisien dari radar persaingan global.
Pertemuan internasional ini juga menjadi ajang adu gagasan yang sengit dari berbagai negara terkait masa depan industri dunia.
Beberapa poin strategis turut mengemuka, mulai dari Australia yang menekankan pentingnya tata kelola transparan untuk mengatasi kelebihan kapasitas produksi, hingga Korea Selatan dan Arab Saudi yang menggarisbawahi stabilitas energi murah sebagai fondasi transisi hijau.
Di sisi lain, Swiss dan Selandia Baru mewanti-wanti agar kebijakan industri tidak tergelincir menjadi proteksionisme yang merugikan perdagangan bebas. Sementara Irlandia dan Kosta Rika lebih sepakat pada kebijakan “horizontal” seperti penguatan keterampilan tenaga kerja (human capital) dan riset, dibanding guyuran subsidi sektoral. Adapun Uni Eropa dan Thailand kompak mendorong integrasi rantai pasok regional.
Merespons dinamika tersebut, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia tidak tinggal diam. Lewat inisiatif Making Indonesia 4.0, RI terus memodernisasi sektor manufaktur yang kini menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja dengan menyuntikkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan IoT.
Lebih lanjut, Airlangga mendesak forum global sekelas OECD untuk segera mengambil langkah konkret dengan membentuk mekanisme koordinasi internasional.
Langkah ini dinilai mendesak guna mencegah terjadinya aksi saling balas atau “perlombaan subsidi” antarnegara yang dapat memecah belah pasar global.
“Transformasi industri global harus berjalan selaras dengan transisi energi yang adil. Sinergi internasional bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat dunia,” pungkas Airlangga.
