Catatan Cak AT
Begitu Presiden Prabowo Subianto mengumumkan ekspor batubara, sawit, dan komoditas strategis bakal lewat satu pintu BUMN, monitor bursa langsung merah seperti muka trader yang baru sadar cicilan pinjol jatuh tempo besok pagi.
Saham-saham tambang, mineral, dan sawit berguguran. Grup-grup saham mendadak ramai seperti warung kopi habis pengumuman kenaikan BBM. Sebagian orang langsung panik: “Waduh, pasar tidak suka!”
Sebagian lagi tertawa kecil sambil menyeruput kopi: “Kalau pasar panik, berarti ada yang terganggu.”
Dan di situlah drama sesungguhnya dimulai. Sebab pasar modal itu bukan malaikat penjaga efisiensi sebagaimana sering dibayangkan para penceramah ekonomi televisi.
Pasar juga punya kepentingan. Punya rasa takut. Punya jaringan rente. Bahkan kadang punya kemampuan tantrum kolektif seperti bocah kehilangan WiFi.
Pasar membaca kebijakan Prabowo dengan satu kalimat sederhana: negara mau masuk lebih dalam ke dapur perdagangan SDA.
Bagi investor global, kata-kata seperti: “pengekspor tunggal”, “kontrol devisa”, “pengawasan invoice”, itu terdengar seperti alarm kebakaran di hotel kapitalisme.
Karena selama ini, salah satu kekuatan besar konglomerasi komoditas justru ada di ruang abu-abu perdagangan global.
Harga bisa dimainkan lewat afiliasi luar negeri. Margin bisa dipindahkan lewat _transfer pricing_. Devisa bisa parkir di negeri lain sambil sesekali pulang kampung saat rupiah pilek.
Maka ketika negara berkata: “Mulai sekarang pintu ekspor saya pegang,” pasar langsung berhitung: siapa yang kehilangan ruang bermain?
Dan di titik inilah publik perlu membedakan antara: “pasar panik” dan “rakyat rugi.” Sebab dua hal itu belum tentu sama.
Kalau saham emiten sawit atau batubara turun, siapa sebenarnya yang paling terpukul? Apakah para taipan pemegang saham pengendali? Belum tentu.
Banyak konglomerat besar sudah kaya bahkan sebelum saham mereka _listing_ di bursa. Harga IPO saja kadang sudah berkali-kali lipat dari nilai nominal.
Mereka sudah menikmati _capital gain_ besar, punya aset lintas sektor, dan akses modal yang tidak dimiliki investor kecil.
Yang sering remuk justru investor retail: anak-anak muda FOMO yang belajar saham dari TikTok sambil makan seblak level neraka, para margin trader yang modalnya tipis tetapi nyalinya setebal tembok kos, dan pegawai kantoran yang berharap cuan cepat agar bisa segera resign lalu membuka coffee shop industrial minimalis.
Ketika saham jatuh, mereka kena _margin call_. Dipaksa jual. Portofolio merah seperti laporan cuaca planet Mars. Dan pasar memang kejam kepada orang kecil yang datang terlambat.
Tetapi di balik drama bursa itu, ada pertanyaan yang jauh lebih besar: kalau kebijakan ini berhasil, keuntungan akhir dari keputusan baru Prabowo itu akan jatuh ke siapa? Inilah inti pertarungan yang sebenarnya.
Pemerintah mengatakan: devisa akan lebih terkendali, _under invoicing_ bisa ditekan, penerimaan pajak meningkat, SDA lebih menguntungkan negara. Dan mereka sudah mengantongi pengusaha-pengusaha pengemplang.
Secara teori, kalau semua itu benar-benar terjadi, maka yang diuntungkan harusnya: APBN, pembangunan nasional, subsidi publik, hilirisasi, dan stabilitas ekonomi. Intinya, rakyat.
Tetapi sejarah Indonesia membuat publik sulit polos. Karena rakyat sudah terlalu sering mendengar slogan: “untuk kepentingan nasional,” tetapi ujungnya hanya berpindah dari satu lingkaran elite ke lingkaran elite lain.
Dulu keuntungan besar bisa terkonsentrasi di tangan oligarki swasta. Besok publik takut: jangan-jangan hanya pindah ke oligarki birokrasi.
Dulu yang bermain di ruang gelap perdagangan mungkin para cukong. Besok bisa saja ruang gelap itu diisi: komisaris titipan, broker kekuasaan, kelompok politik, atau jaringan rente baru berbaju nasionalisme.
Dan ini bukan paranoia kosong. Karena semakin besar kontrol negara terhadap arus uang, semakin besar pula godaan untuk menguasainya.
Itulah sebabnya negara-negara seperti Saudi Arabia atau Singapura berhasil bukan semata karena mereka punya perusahaan negara. Tetapi karena mereka membangun disiplin institusi yang brutal.
Di sana, orang profesional diberi ruang. Pengawasan ketat. Data rapi. Hukuman jelas. Mereka memperlakukan BUMN strategis seperti mesin perang ekonomi, bukan pos pembagian jatah.
Indonesia sekarang sedang berdiri di persimpangan sejarah ekonomi yang menarik. Kalau skema ekspor lewat satu pintu ini berhasil, Indonesia bisa berubah dari sekadar penjual bahan mentah menjadi negara dengan kekuatan trading global sendiri.
Devisa kemungkinan akan lebih kuat. Posisi tawar naik. Bahkan mungkin suatu hari Jakarta punya _trading house_ raksasa yang disegani seperti COFCO atau Aramco.
Tetapi kalau gagal, kita hanya akan menciptakan monster baru: monopoli negara yang lamban, birokratis, penuh rente, tetapi dibungkus pidato patriotik yang suaranya menggelegar seperti trailer film perang.
Dan pasar tahu satu hal yang kadang lupa dipahami politisi: uang sangat sensitif terhadap ketidakpastian.
Karena itu bursa hari ini bukan sekadar sedang menilai kebijakan ekonomi. Bursa sedang mencoba menebak: apakah negara ini benar-benar sedang membangun kedaulatan ekonomi, atau hanya sedang memindahkan ruang transaksi dari ruang VIP hotel menjadi ruang rapat kementerian.
Mungkin itulah sebabnya layar saham merah hari-hari ini bukan hanya tentang angka. Ia cermin kegelisahan: antara nasionalisme, kepentingan modal, dan pertanyaan abadi republik ini — siapa sebenarnya yang paling berhak menikmati kekayaan alam Indonesia?
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 22/5/2026
