ABNnews — Pemerintah secara bertahap akan memulai proyek infrastruktur pelindungan pesisir Pantai Utara Jawa, melalui pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall (GSW).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pembangunan akan dilakukan secara bertahap dan dapat dimulai dari kawasan yang kondisinya sudah cukup parah, baik dari penurunan permukaan tanah hingga kenaikan air laut.
Ia mengatakan, khusus di Jakarta dan Semarang, termasuk wilayah Kendal dan Demak, pembangunan giant sea wall harus dipercepat karena wilayah ini menjadi yang paling parah kondisinya, di mana permukaan tanah sudah di bawah permukaan air laut.
“Paling buruk penurunan tanah dan kenaikan air laut terjadi di Jakarta dan Semarang, ini yang perlu diantisipasi secepatnya,” kata AHY, di acara pelaksanaan kick-off meeting yang berlangsung di Jakarta pada Senin, 4 Mei 2026.
Untuk di Jakarta, nantinya tanggul laut raksasa akan dibangun di sekitar Teluk Jakarta. Sedangkan di Semarang, nantinya akan dibangun mulai dari pesisir Kendal hingga Demak. “Tentu, kita identifikasi yang paling rentan adalah Teluk Jakarta dan Semarang sekitarnya secara simultan. Ada kurang lebih 535 km dari barat hingga timur yang harus dibangun giant sea wall. Tapi tentu kita harus menentukan mana yang paling rentan terlebih dahulu untuk diatasi,” jelas AHY.
Ia menambahkan, pembangunan GSW merupakan proyek pembangunan jangka panjang 10 tahun hingga 20 tahun, karena membutuhkan anggaran yang cukup besar dan proses pembangunannya perlu kehati-hatian.
“Proyek giant sea wall ini adalah proyek besar, bukan proyek setahun-dua tahun, tapi 10 bahkan hingga 20 tahun, tergantung seberapa cepat kita bisa mengawali ini,” kata AHY dalam paparan yang juga diikuti Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) itu.
Proyek GSW merupakan program prioritas nasional yang tidak dapat ditunda lagi. Proyek ini merupakan respons terhadap ancaman ganda yang semakin mengkhawatirkan di kawasan pesisir Pantai Utara Jawa, yakni penurunan permukaan tanah yang mencapai 1 hingga 20 sentimeter per tahun serta kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global.
Kawasan Pantai Utara Jawa memegang peranan krusial bagi perekonomian nasional dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto mencapai sekitar 27 persen. Di wilayah ini pula terdapat puluhan kawasan industri serta menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 55 juta penduduk yang keselamatannya kini menjadi prioritas utama negara.
Pembangunan ambisius sepanjang 575 kilometer dari Banten hingga Gresik ini akan dikelola oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang menerapkan pendekatan hibrida, mengombinasikan solusi teknik konvensional dengan pendekatan berbasis alam seperti rehabilitasi mangrove.
Skala pengerjaan yang masif dan kompleks ini menuntut dukungan industri manufaktur konstruksi yang memiliki spesialisasi tinggi di bidang maritim.
Dalam kaitan tersebut, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) telah membuktikan kesiapan serta rekam jejak mumpuninya melalui keterlibatan strategis dalam berbagai fase pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Tanggul Laut Jakarta sebelumnya.
Dengan pengalaman panjang dalam memproduksi komponen pracetak tahan korosi dan durabilitas tinggi untuk proyek NCICD, WIKA Beton memposisikan diri sebagai mitra teknis utama yang siap menyuplai kebutuhan struktur tanggul di seluruh segmen prioritas secara presisi.
Kepala Badan Otorita, Laksamana Didit Herdiawan, menjelaskan bahwa pembangunan akan dibagi ke dalam 15 segmen yang pelaksanaannya direncanakan berjalan secara simultan.
Untuk tahap awal, pemerintah memberikan prioritas pada wilayah yang paling rentan seperti Teluk Jakarta, Semarang, dan Pekalongan guna menahan laju intrusi air laut yang telah merusak lahan pertanian serta permukiman warga. Infrastruktur ini dirancang secara terintegrasi untuk menciptakan nilai tambah ekonomi baru, termasuk koridor transportasi berkelanjutan, penyediaan air baku, serta pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.
Mengingat proyek ini diperkirakan memakan waktu 15 hingga 20 tahun, pemerintah mengoptimalkan skema pembiayaan kreatif melalui kerja sama dengan badan usaha guna menarik investasi domestik maupun global.
Pendekatan lintas sektor yang melibatkan 23 kementerian dan lembaga, kalangan akademisi, serta pemerintah daerah di lima provinsi menjadi kunci utama dalam pembentukan super tim yang efektif. Upaya kolektif ini diharapkan mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang tangguh dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.
