ABNnews – Di lorong rumah sakit yang menjadi pusat rujukan itu, Siti memeluk Azzam yang napasnya sesak akibat Penyakit Jantung Bawaan (PJB). Harapannya runtuh di loket pendaftaran.
Status peserta BPJS Kesehatan PBI-nya mendadak nonaktif. Ironisnya, jika pun aktif, ia tetap diinstruksikan menyiapkan uang sekitar 30 jutaan rupiah untuk membeli beberapa alat medis yang tidak ditanggung.
Kisah ini adalah cermin buram layanan kesehatan bagi jutaan rakyat miskin. Tragedi ini beresonansi dengan polemik reaktivasi PBI BPJS Kesehatan yang memicu debat panas antara DPR, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial.
Janji manis di Senayan amat kontras dengan jeritan pasien di lapangan, terutama bagi rakyat miskin. Pernyataan Menkes bahwa peserta nonaktif “tetap dilayani” hanya berbekal surat edaran adalah kenaifan birokrasi kesehatan yang berbahaya.
Faktanya, rumah sakit berpatokan pada sistem komputer, bukan sekadar janji lisan menteri. Saat kepesertaan mati, pasien miskin otomatis ditolak, menjadikan jaminan kesehatan sebatas ilusi.
Membiarkan 9 juta rakyat miskin berstatus nonaktif dan menuntut mereka mengurus reaktivasi sendiri sangat mengabaikan empati. Kelompok PBI sering terkendala akses informasi dan minim pemahaman birokrasi. Pun memaksa pasien kritis mengurus administrasi membuktikan sistem lebih memuja prosedur daripada nyawa.
Perdebatan menteri dengan DPR soal interpretasi “semua layanan” juga menunjukkan tata kelola komunikasi publik yang bobrok. Bukannya menjalankan kesepakatan tanpa syarat, pemerintah justru sibuk melakukan damage control dengan narasi bersyarat.
Ini membuktikan birokrasi kesehatan kita masih gemar mencari tameng untuk menutupi kegagalannya. Pemangku kebijakan kesehatan terjebak pada arogansi kekuasaan yang buta terhadap realitas masalah kesehatan rakyat yang sesungguhnya.
Keselamatan nyawa harusnya menjadi panglima tertinggi, bukan dikorbankan demi efisiensi atau sekadar merapikan data di atas kertas.
