ABNnews – Sepanjang 2025, sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Salah satunya terlihat dari capaian subsektor minyak dan gas bumi (migas) dengan realisasi lifting minyak bumi, termasuk Natural Gas Liquid (NGL), yang mencapai 605 ribu barel per hari.
Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 sekaligus menyamai target lifting migas dalam APBN 2025. Pemerintah menilai capaian ini merupakan hasil dari berbagai terobosan yang dilakukan di sektor hulu migas.
“Alhamdulillah di tahun ini, atas arahan Bapak Presiden, kami dan SKK Migas diberikan ruang untuk mencari terobosan agar target lifting bisa tercapai,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Untuk meningkatkan produksi migas nasional, pemerintah memanfaatkan berbagai teknologi mutakhir, seperti hydraulic fracturing (fracking), Enhanced Oil Recovery (EOR), hingga horizontal drilling di lapangan-lapangan eksisting. Selain itu, dilakukan pula reaktivasi sumur-sumur migas idle yang sebelumnya tidak berproduksi.
Pemerintah juga mendorong percepatan eksplorasi migas, terutama di kawasan Indonesia Timur, melalui skema kerja sama yang lebih kompetitif serta pemberian insentif guna menarik minat investor.
Di sisi lain, Kementerian ESDM turut mengedepankan kebijakan migas pro rakyat dengan menata tata kelola sumur minyak masyarakat. Program ini bertujuan melindungi usaha rakyat sekaligus memastikan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan lingkungan dan kaidah keselamatan pertambangan migas.
“Ini implementasi Pasal 33 UUD 1945. Jangan berpikir seolah-olah minyak hanya untuk asing atau konglomerat. Tidak boleh. Sudah saatnya manfaat sebesar-besarnya dirasakan rakyat,” tegas Bahlil.
Hasil konsolidasi inventarisasi menunjukkan terdapat lebih dari 45 ribu sumur minyak rakyat yang siap dikelola secara legal dan produktif. Dari langkah tersebut, potensi tambahan produksi diperkirakan mencapai sekitar 10 ribu barel per hari, sekaligus membuka peluang 225 ribu lapangan kerja baru di berbagai daerah.
Sementara itu, di subsektor mineral dan batubara (minerba), Bahlil menegaskan pemerintah akan menindak tegas pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah, termasuk yang tidak menuntaskan kewajibannya kepada negara.
Menurutnya, penataan subsektor minerba harus mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan daerah.
“Kalau ditata dengan baik, pendapatan negara baik, daerah bisa dapat penghasilan. Uangnya bisa dipakai untuk makanan bergizi, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Bahlil juga menekankan bahwa pengelolaan tambang ke depan akan semakin memperhatikan kelestarian lingkungan. Negara akan hadir untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai kaidah, termasuk dalam aspek pemberdayaan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap masyarakat di sekitar wilayah tambang memperoleh nilai tambah ekonomi dan sosial secara berkelanjutan, seiring optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam nasional.
