ABNnews – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan terus mengintensifkan penanganan angkutan over dimension & over load (ODOL) dengan mengoptimalkan 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di seluruh Indonesia.
Upaya ini mencakup peningkatan fasilitas, penerapan teknologi digital, dan penegakan hukum yang lebih tegas.
“UPPKB adalah simpul pengawasan krusial agar setiap angkutan barang mematuhi batas dimensi dan muatan,” ujar Dirjen Hubdat Aan Suhanan saat kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR di UPPKB Kemang, Kabupaten Bogor. Jumat (11/7/25).
Kinerja UPPKB Kemang: Garda Terdepan Zero ODOL
* Januari–Juli 2025: 23 867 kendaraan diperiksa; 1 410 (5,9 %) melanggar.
* Posisi strategis di koridor Jakarta – Tangerang menjadikannya titik kunci filtrasi truk ODOL menuju ibu kota.
Direktur Prasarana Transportasi Jalan Toni Tauladan menjelaskan UPPKB Kemang telah terhubung online dengan aplikasi Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU‑E) dan JTO sentral Kemenhub. Tahap berikutnya, alat Weigh in Motion (WIM) akan dipasang untuk menimbang kendaraan tanpa berhenti, mengurangi antrean dan meningkatkan akurasi data secara real‑time.
Dukungan Legislasi dan Pengawasan
Wakil Ketua Komisi V DPR Roberth Rouw menegaskan pentingnya pengawasan ketat guna mencegah praktik ilegal di jembatan timbang. “Celah pengawasan akan menurunkan integritas sistem transportasi dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Statistik Nasional Pengawasan ODOL
* Januari–Juni 2025: 1 223 961 kendaraan diperiksa di seluruh UPPKB.
* 300 427 (24,55 %) dinyatakan melanggar 59 % di antaranya kelebihan muatan antara 5 % hingga di atas 100 %.
Aan menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor—operator angkutan, penegak hukum, hingga legislatif untuk mencapai target Zero ODOL.
“Kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha sangat menentukan keberhasilan penataan,” tutupnya.
