ABNnews – Anggota DPR RI dari Dapil Papua, Yan Mandenas, buka suara soal maraknya tambang ilegal di Bumi Cenderawasih.
Ia mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin di sejumlah wilayah Papua diduga kuat dibekingi oleh oknum dari pemerintah hingga aparat TNI-Polri.
“Saya menerima laporan dari masyarakat bahwa tambang-tambang ilegal masih beroperasi, bahkan dilindungi oknum,” kata Mandenas dalam keterangannya, Minggu (8/6/2025).
Beberapa wilayah yang disebut rawan tambang ilegal antara lain Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nabire, hingga Waropen.
Mandenas meminta Kementerian ESDM segera mengevaluasi dan menertibkan semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Papua.
Mandenas juga menyoroti kasus tambang nikel di Raja Ampat yang saat ini tengah menuai polemik nasional.
Ia mendesak pemerintah menjadikan kasus tersebut sebagai pintu masuk untuk membongkar carut-marut izin tambang di Papua.
“Ini membuka mata kita bahwa banyak tambang di Papua yang menyalahi aturan, tapi tetap diberi izin beroperasi,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu menduga perusahaan di Raja Ampat juga mendapat bekingan dari pejabat daerah.
“Saya minta pemerintah pusat berhati-hati dan jangan asal menerbitkan izin tambang,” tegasnya.
