ABNnews – Safari politik keliling Indonesia yang gencar dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai membawa dampak buruk bagi stabilitas ekonomi nasional.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J Rachbini, Ph.D., mengungkapkan bahwa panggung politik baru yang dimainkan Jokowi ini hadir di tengah momentum sensitif, saat pasar modal dan nilai tukar rupiah sedang menghadapi tekanan berat.
Menurut Didik, manuver politik keliling nusantara yang dimulai dari Lampung ini menjadi sinyal kuat bahwa persekutuan atau koalisi antara Jokowi dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah mulai tutup buku.
“Jokowi menancapkan layar politik yang dalam analisa politik akan membawa konsekuensi pada tahun 2029. Tetapi karena Jokowi masih mempunyai pengaruh cukup kuat di dalam pemerintahan, maka konsekuensinya akan terlihat pula terhadap perkembangan ekonomi pada saat krisis saat ini,” ujar Didik J Rachbini dalam analisisnya, Minggu (28/6/2026).
Didik menyentil janji etis Jokowi di masa lalu yang sempat menyatakan ingin pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan fokus mengurus cucu selepas purnatugas.
Menurutnya, gerakan politik vulgar yang dipertontonkan saat ini membuktikan bahwa Jokowi hampir selalu tidak menjalankan apa yang dikatakannya sendiri dalam strategi politik.
Langkah safari politik mandiri ini kian dipertegas oleh aksi sang anak yang juga Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, yang tercatat sudah melakukan blusukan sedikitnya 80 kali ke berbagai daerah.
Didik menilai, intensitas persaingan elite yang terlalu dini ini murni didorong oleh nafsu kekuasaan dan kepentingan kelompok, sehingga otomatis mengesampingkan kepentingan riil masyarakat, terutama di sektor ekonomi.
“Energi kekuasaan akan terkuras secara perlahan dan memuncak beberapa tahun kemudian. Gerakan politik yang terlalu dini ini akan menjadi hama yang akan mengganggu dan bisa menggerogoti pemerintahan,” tegas Didik.
Lebih lanjut, Didik menganalisis bahwa hubungan dan persekutuan antara Jokowi dengan Presiden Prabowo saat ini semakin melemah dan berpotensi mengalami keretakan politik.
Ketidakmurnian konsolidasi di tingkat atas ini dipastikan bakal mengganggu fokus pemerintah dalam mengeksekusi program-program ekonomi demi memenuhi janji politik.
Dalam perspektif ekonomi politik (political economy), renggangnya hubungan presiden aktif dengan mantan presiden yang masih memegang pengaruh kuat lewat cantolan jabatan anaknya sebagai Wakil Presiden akan menciptakan sentimen negatif.
Dampak buruk dari ketidakpastian politik ini meliputi:
* Risiko Investasi Meningkat: Para pemilik modal dan pelaku usaha internasional akan bersikap wait and see melihat keretakan elite.
* Gangguan Birokrasi: Persaingan internal berpotensi memengaruhi efektivitas institusi, birokrasi, dan pengambilan kebijakan ekonomi.
* Sentimen Pasar Memburuk: Ekspektasi pelaku pasar terhadap lingkungan bisnis di Indonesia menjadi penuh ketidakpastian.
Padahal, Didik memaparkan bahwa indikator ekonomi makro Indonesia sebenarnya mulai menunjukkan tren pemulihan dari tekanan global.
Sektor-sektor fundamental seperti angka inflasi, neraca perdagangan, pertumbuhan ekonomi, hingga cadangan devisa terpantau lumayan sehat. Bahkan, nilai tukar dan pasar modal di kawasan ASEAN di luar Indonesia tidak tertekan, melainkan tumbuh positif.
Namun, mengapa efeknya di dalam negeri tetap terasa berat? Didik menegaskan hal itu terjadi akibat masuknya intervensi faktor non-ekonomi baru yang berkelindan di dalam sistem ekonomi politik.
“Beban tekanan terhadap ekonomi nasional akan lebih berat karena hadir persaingan elite yang tidak perlu dan terlalu dini. Jadi, Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk di dalam ekonomi nasional,” pungkasnya.
