ABNnews – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menggenjot pengembangan ekosistem industri bambu nasional secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir. Langkah ini strategis untuk mendorong nilai tambah ekonomi, memperkuat daya saing, sekaligus menerapkan konsep ekonomi hijau dan sirkular.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan fakta fantastis: Indonesia, dengan lebih dari 125 jenis bambu yang tersebar di Nusantara, menempati peringkat ketiga dunia sebagai negara dengan sumber bahan baku bambu terbesar secara global.
Namun, pemanfaatan bambu di dalam negeri masih didominasi metode konvensional sehingga belum menghasilkan nilai tambah yang optimal. Untuk itu, Kemenperin mendukung penguatan industri hilir bambu, terutama sebagai bahan baku konstruksi, furnitur, dan produk bernilai tambah lainnya seperti pangan fungsional.
“Bambu memiliki potensi besar sebagai alternatif bahan baku substitusi kayu karena bersifat mekanis yang kuat, lentur, dan mudah dibentuk. Bahkan, bambu sangat direkomendasikan untuk wilayah rawan gempa karena lebih tahan terhadap guncangan dibanding material konvensional,” ungkap Menperin, Sabtu (3/1).
Permintaan Ekspor Melejit, BEP Bangunan 3 Tahun
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika membeberkan peluang pasar yang menggiurkan di sektor kerajinan, furnitur, konstruksi, hingga bioindustri. Permintaan global terhadap produk bambu bernilai tambah terus meningkat tajam.
“Saat ini, permintaan ekspor lantai kontainer berbahan bambu mencapai 1.500 meter kubik per bulan, sementara kapasitas produksi nasional baru sekitar 30 meter kubik per bulan. Kesenjangan ini menunjukkan peluang ekspansi industri bambu yang sangat besar,” tegas Putu.
Di pasar domestik, permintaan juga melonjak, terutama untuk pembangunan kawasan pariwisata seperti Bali, Mandalika, Lombok, dan Labuan Bajo. Bangunan berbasis bambu bahkan memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan harga mencapai Rp 12 juta per meter persegi.
Yang lebih menarik, investasi konstruksi bambu dinilai lebih efisien. Break Even Point (BEP) bangunan bambu hanya sekitar 3 tahun, jauh lebih cepat dibanding konstruksi beton yang membutuhkan 6–7 tahun.
Disiapkan Akademi Bambu dan Pusat Logistik
Untuk menjawab tantangan keterbatasan SDM dan bahan baku berkualitas, Kemenperin menginisiasi Akademi Komunitas Bambu (AKB). Program pelatihan berbasis kompetensi ini telah dilaksanakan pada tahun 2025 di Bali dengan komposisi 70 persen praktik dan 30 persen teori, dan akan diarahkan menghasilkan SDM bersertifikat kompetensi.
Selain itu, ekosistem yang telah terbentuk di Bangli dan Yogyakarta dinilai Kemenperin berpotensi untuk dijadikan sebagai pusat logistik bambu terintegrasi, didukung ketersediaan bahan baku dan sentra IKM yang ada.
Melalui penguatan SDM, standardisasi, dan ekosistem industri, Kemenperin optimis industri bambu nasional dapat tumbuh pesat, berdaya saing global, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
