ABNnews – Indonesia kini tengah tancap gas mengelola energi. Tingginya ketergantungan pada energi fosil yang harganya terus nanjak membuat devisa negara kian tertekan. Menjawab tantangan itu, pemerintah kini all out mengoptimalkan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
Proyek-proyek EBT, seperti bioenergi dan pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT, terus menunjukkan progres signifikan. Salah satunya, Program bioenergi dalam bentuk campuran 40% biodiesel dari minyak sawit dan 60% solar (B40).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 hingga September, realisasi program B40 mencapai 10,57 juta kiloliter.
Cuan-nya tak main-main! Program ini mampu meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) hingga Rp 14,7 triliun.
Tak hanya itu, mandatori program B40 ini disebut mampu menghemat devisa hingga mencapai Rp 93,43 triliun. Selain itu, program ini berhasil menyerap lebih dari 1,3 juta tenaga kerja serta menurunkan emisi karbon hingga 28 juta ton.
“Petani sawit menjadi pahlawan energi baru. Program transisi energi ini membuka lapangan kerja baru sambil menjaga kelestarian bumi. Dari kebun sawit rakyat hingga tangki kendaraan bermotor, rantai nilai biodiesel telah menjadi bukti Indonesia mampu menciptakan ekosistem energi yang mandiri,” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (21/10).
Selain bioenergi, pemerintah juga mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan menggencarkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
“Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW),” ujar Bahlil.
Sepanjang tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Bahlil sudah meresmikan proyek-proyek pembangkit listrik sebanyak dua kali:
* 20 Januari 2025: Diresmikan 26 pembangkit listrik (total kapasitas 3,2 GW), di mana 89% merupakan pembangkit berbasis EBT.
* 26 Juni 2025: Diresmikan 55 pembangkit listrik, termasuk 8 PLT Panas Bumi dan PLTS, dengan total kapasitas 379,7 megawatt (MW).
Bahlil menegaskan, Pemerintah kini melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Target bauran EBT nasional pun direvisi menjadi 19-23 persen pada tahun 2030, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025. Langkah ini demi menekan emisi karbon sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
