ABNnews – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kekuatan suatu negara ditentukan oleh kemampuan untuk menguasai dan mengelola kekayaan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kepala Negara mengatakan bahwa distorsi sistem ekonomi nasional bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
“Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat, dan ternyata ada permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh ketua DPR yang saya beri nama serakahnomics,” ujar Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR-RI serta Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Kepala Negara menilai, kelangkaan dan mahalnya harga pangan meski telah diberikan berbagai subsidi merupakan dampak dari pengabaian Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. Menurut Presiden, pengabaian terhadap konstitusi juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati merata.
“Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya,” ungkapnya.
Meski demikian, sambung Presiden, dalam 299 hari pemerintahannya mengalami berbagai kemajuan signifikan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen di tengah gejolak global, sementara realisasi investasi semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun—naik 13,6 persen dari tahun sebelumnya—dan berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja.
Untuk pemerataan ekonomi, pemerintah pun membentuk 80 ribu Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih guna meningkatkan perekonomian desa, menjual bahan pokok bersubsidi, serta menyediakan akses protein, ikan, dan daging dengan harga terjangkau.
“Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja,” jelasnya.
Pemerintah juga membentuk Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia dengan aset kelolaan lebih dari 1 triliun dolar AS. Lembaga ini difokuskan untuk mendorong investasi di hilirisasi sumber daya alam dan bidang strategis guna menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Sedangkan di sektor kesehatan, pemerintah telah memberikan layanan cek kesehatan gratis kepada lebih dari 18 juta warga, meningkatkan kelas 66 rumah sakit di 66 kabupaten, serta mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur sebagai pusat layanan medis internasional.
“Agar orang Indonesia tidak harus berobat ke luar negeri,” tegasnya.
Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI secara resmi dibuka oleh Ketua MPR RI yang dilanjutkan dengan penyampaian pidato pengantar Sidang Tahunan. Setelah itu acara dilanjutkan dengan penyampaian pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Puan Maharani.
Dalam sidang ini, video yang menampilkan capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang menampilkan perkembangan strategis di berbagai sektor nasional juga turut ditampilkan. Setelahnya, Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan perdananya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2025 di hadapan para peserta dan tamu undangan yang hadir.
Sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR/DPD RI tampak dihadiri oleh Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ke-11 RI Boediono, dan Wakil Presiden Ke-13 RI Ma’ruf Amin. Selain itu, tampak hadir pula sejumlah Ketua Parlemen ASEAN, sejumlah duta besar negara sahabat, para pimpinan lembaga negara, serta para menteri Kabinet Merah Putih.
Bagus Iswanto
