ABNnews – AirNav Indonesia mengawal langsung uji coba operasional pesawat amfibi (seaplane) jenis Cessna 172SP milik Akademi Penerbang Indonesia (API) Banyuwangi di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (11/8/2025).
Uji coba ini digelar di Taman Andalan, Center Point of Indonesia (CPI), sebagai langkah awal membuka akses transportasi udara ke daerah terpencil.
Direktur Keselamatan, Keamanan, dan Standardisasi AirNav Indonesia, Capt. Nurcahyo Utomo, mengatakan operasional seaplane akan menjadi inovasi penting dalam memperluas jangkauan transportasi udara, termasuk ke wilayah yang sulit dijangkau jalur darat.
“Operasional seaplane di Makassar ini adalah langkah awal pengembangan layanan transportasi udara di Indonesia. Dampak positifnya akan besar bagi masyarakat dan bangsa ini, dan AirNav harus menjadi bagian dari proyek ini,” kata Nurcahyo didampingi GM AirNav Indonesia Kantor Cabang MATSC Kristanto.
Menurutnya, transportasi udara punya peran strategis dalam meningkatkan konektivitas wilayah, mobilitas manusia dan barang, hingga distribusi logistik nasional. Penguatan sektor ini juga berpengaruh pada pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional.
Secara teknis, prosedur navigasi udara untuk seaplane sama seperti pesawat komersial lain. Setiap pergerakan pesawat wajib mengikuti instruksi Air Traffic Controller (ATC) demi menjaga separasi dan keselamatan penerbangan.
AirNav Indonesia telah menyiapkan Temporary Letter of Coordination Agreement (TLOCA) bersama API Banyuwangi, serta Temporary Standard Operational Procedure (TSOP) sebagai panduan ATC memandu lalu lintas udara seaplane.
Perbedaan utamanya terletak pada lokasi lepas landas dan pendaratan yang berada di atas permukaan laut atau water runway. Karena area CPI berada di luar jangkauan visual menara Bandara Sultan Hasanuddin, pemanduan dilakukan lewat ATC Radar di APP Room. Begitu pilot melihat water runway, proses pendaratan menjadi kewenangan penuh pilot.
Rute uji coba menghubungkan Bandara Sultan Hasanuddin dengan water runway CPI dan sebaliknya. Mekanisme serupa berlaku saat lepas landas, di mana komunikasi dengan menara dilakukan setelah pesawat mengudara.
Uji coba ini diinisiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan dihadiri pejabat dari Kementerian Perhubungan, Otoritas Bandara Wilayah V Makassar, hingga Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.
