ABNnews – Setelah gembar-gembir di awal pembangunan, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur membutuhkan jangka waktu yang panjang. Sekitar 15 hingga 20 tahun.
Jokowi meminta masyarakat untuk tidak berekspektasi lebih terkait wajah IKN saat upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 yang direncanakan di sana.
“IKN itu kan bukan dibangun 2 tahun, 3 tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun, jadi jangan membayangkan, kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya,” kata Jokowi dalam keterangannya, dikutip Rabu (17/7/2024).
Dijelaskan Jokowi, IKN baru sekitar 15 persen dibangun ketika penyelenggaraan saat upacara 17 Agustus mendatang. Katanya, IKN masih memerlukan investasi.
Menanggapi hal itu, pegiat media sosial, Maudy Asmara, mempertanyakan pandangan warganet terkait pernyataan Jokowi tersebut.
“Menurut kalian IKN lanjut atau akan mangkrak guys??,” tulisnya pada akun @Mdy_Asmara1701, dikutip Rabu (17/7/2024).
“Karena Jokowi sudah berjanji pasti ditepati tapi karena Jokowi yang janji jadi ragu lagi…,” jawab warganet di kolom komentar.
“Dengan anggaran untuk IKN yang tersisa Rp. 17 triliun dan belum ada investor asing yang masuk, tinggal menghitung hari aja IKN mangkrak…,” balas lainnya.
“Hambalang Jilid 2,” cuap warganet lainnya.
Sebagai tambahan informasi, Jokowi telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang secara umum mengatur pemberian insentif untuk calon investor yang turut membangun layanan dan fasilitas di IKN.
Insentif pada pelaku usaha diberikan antara lain dalam bentuk jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 9.
Pada Pasal 9 ayat 2, hak guna usaha (HGU) diberikan hingga 190 tahun yang diberikan melalui dua siklus atau selama 95 tahun dalam satu siklus pertama dan 95 tahun pada siklus kedua.
Menurutnya, aturan pemberian insentif kepada calon investor dalam bentuk HGU lahan hingga 190 tahun di IKN bertujuan untuk menarik investasi sebesarnya, baik dari dalam maupun luar negeri.
Dia pun menyampaikan, pemerintah masih terus berupaya menjaring investor untuk berinvestasi di IKN. Namun, bangunan-bangunan pemerintahan bisa selesai tuntas lebih cepat karena memakai APBD.
“Kalau pemerintah kan kewajiban dari gedung-gedung pemerintahan Istana Presiden, Wakil Presiden, dan oleh karena itu 100 persen dari APBN,” tandasnya.***
