ABNnews — Polemik jet pribadi putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono, merembet kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Kepala Presidential Communication Officer (PCO), Hasan Nasbi dalam memberikan pembelaan terhadap Kaesang, tidak menyoroti dalam perspektif hukum lantaran tidak menjadi tugasnya. Hasan menegaskan bahwa Kaesang bukan pejabat publik dan telah memiliki bisnis sendiri.
Setelah itu, Hasan Nasbi menyinggung Soekarnoputri yang menjadi pejabat publik dan kerap menggunakan jet pribadi.
“Kira-kira banyak pejabat publik yang juga menggunakan private jet. Saya nggak tahu kapan terakhir Ibu Megawati menggunakan pesawat komersil karena dari media-media yang kita baca, dari tayangan-tayangan, bahkan video-video yang kita lihat, Ibu Mega mega kerap kali menggunakan private jet (perjalanan) di dalam negeri maupun ke luar negeri,” kata Hasan, seperti dikutip dalam Instagram pribadinya @hasan_nasbi, pada 17 September 2024.
Hasan menyatakan, Megawati merupakan pejabat publik, sedangkan Kaesang bukan. Bahkan, posisi Megawati sebagai ibu dari Puan Maharani yang menjadi pejabat publik karena menduduki kursi Menko PMK dan Ketua DPR. Posisi Megawati dan Kaesang hampir sama dalam hal ini.
“Kaesang kan anak presiden, tapi ibu Mega kan kalau misalnya di atas 5 tahun yang lalu ibunya Menko PMK, ya kan, kalau 5 tahun terakhir ibunya Ketua DPR. Kira-kira posisinya relatif mirip-mirip,” ucap Hasan.
Tak hanya Megawati, Hasan juga menyinggung mantan Menkopolhukam, Mahfud Md. “Atau bahkan, ada misalnya pejabat publik yang di masa dia menjabat naik private jet, Pak Mahfud misalnya, dan beliau mengakui sendiri sering naik private jet dan lebih sering naik private jet Pak Jusuf Kalla,” kata dia.
Hasan Nasbi menegaskan, beberapa tokoh publik yang masih menjabat juga menumpangi private jet, tetapi tidak terlalu dihebohkan publik. Kasus jet pribadi yang menyeret Megawati, Puan, dan Mahfud tidak dihebohkan.
Hasan merasa, kehebohan Kaesang naik private jet bagaikan trial by press karena terkait kebencian masyarakat yang sudah menumpuk, bertemu, dan mengglorifikasi.
“Bahkan, kasus untuk Pak Mahfud itu pendekar-pendekar anti-korupsi meliuk-liuk jawabannya, nggak ada yang lurus jawabannya satu pun. Ya oke ini gratifikasi, tapi ini apakah gratifikasi yang terlarang? Kok tiba-tiba kalau untuk Pak Mahfud kemudian ada meliuk-liuk seperti itu, tapi untuk Mas Kaesang mereka straight to the point. Padahal, Mas Kaesang bukan pejabat,” kata Hasan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyebut sebaiknya polemik ini tidak kian melebar. Menurut Said, tidak elok antar pejabat negara bersahut-sahutan untuk saling membela diri.
“Respons istana bahwa Ibu Mega dan sebagainya, ya biasa saja. Itu kan lagi perjalanan kebangsaan, kita kan tidak substansial. Sahut-bersahutan itu yang tidak produktif untuk apa juga,” ujar Said Abdullah.
Tapi Said menggarisbawahi setiap kali kunjungan yang dilakukan Megawati baik di dalam negeri maupun luar negeri, adalah kunjungan kebangsaan. Di mana Megawati dalam menghadiri undangan atau forum, selalu berbicara mengenai kepentingan bangsa dan negara.
